Oleh: Dr.(c) Ian P. Siagian, S.H., M.H, Kandidat Doktor Ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya*
Masa Depan YPJ (Unit Perlindungan/Pertahanan Perempuan), Pengakuan Kurdi, serta Persamaan Hak Arab, Druze, Alawite dan Kristen
Suriah tengah memasuki salah satu fase paling menentukan dalam sejarah modernnya. Setelah bertahun-tahun mengalami perang, perpecahan politik, konflik bersenjata dan keterlibatan berbagai kekuatan asing.
Suriah kini menghadapi pertanyaan yang jauh lebih besar dari pada sekadar siapa yang menguasai wilayah atau siapa yang memegang senjata. Pertanyaannya adalah, Suriah seperti apa yang ingin dibangun?
Apakah Suriah baru hanya akan menjadi negara yang kembali memiliki satu pemerintahan dan satu tentara? Atau kah Suriah akan benar-benar menjadi sebuah negara yang mampu menyatukan seluruh rakyatnya dalam satu identitas kebangsaan, dengan hak yang sama bagi semua?
Menurutnya, inilah pertanyaan fundamental yang harus dijawab. Satu Suriah, bukan Suriah yang seragam.
Ian P. Siagian berpendapat bahwa masa depan Suriah harus dibangun berdasarkan satu prinsip sederhana yaitu One Syria, One National Identity, Equality Ci zenship, Equality Rights for Women, Justice for All.
Namun, menurutnya “satu identitas nasional” tidak boleh dibiarkan sebagai penghapusan identitas etnis, agama, bahasa atau budaya. Suriah adalah rumah bagi Arab, Kurdi, Druze, Alawite, Kristen dan berbagai kelompok lainnya.
Mereka kata Ian P. Siagian tidak harus menjadi sama untuk menjadi satu bangsa. Dalam konteks ini, “satu identitas” berarti satu identitas kewarganegaraan Suriah.
Menurutnya, seorang Kurdi tetap dapat menjadi Kurdi, seorang Druze tetap dapat mempertahankan identitas Druze. Seorang Alawite tetap dapat menjalankan keyakinannya, seorang Kristen tetap dapat menjalankan agamanya dan seorang Arab tetap menjadi bagian dari identitas Arabnya.
Tetapi semuanya memiliki satu status yang sama yakni warga negara Suriah. Dengan demikian, persatuan tidak berarti asimilasi. Menurut Ian P. Siagian persatuan berarti kesediaan hidup bersama dalam satu negara berdasarkan hukum yang sama dan hak kewarganegaraan yang sama.
Jangan Berhenti Pada Integrasi Senjata
Perkembangan terbaru mengenai Syria Democracy Forces (SDF) merupakan momentum penting. Pada 25 Agustus 2026, Mazloum Abdi mengumumkan berakhirnya SDF sebagai kekuatan militer independen dalam proses integrasinya ke dalam struktur negara Suriah. Langkah tersebut dinilai merupakan bagian dari proses yang lebih luas untuk mengembalikan seluruh kekuatan bersenjata ke dalam struktur negara.
Baginya, peristiwa ini tidak boleh hanya dilihat sekadar sebagai persoalan militer. Integrasi SDF harus menjadi pintu masuk menuju rekonsiliasi nasional.
Sebab, memasukkan para pejuang ke dalam struktur militer negara relatif lebih mudah dibandingkan mengintegrasikan kembali masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpercayaan.
SDF tidak boleh hanya dibubarkan sebagai organisasi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa orang-orang yang sebelumnya berada di dalamnya mendapatkan tempat yang bermartabat dalam Suriah baru.
Dengan kata lain, integrasi tentara harus diikuti integrasi kewarganegaraan. Jika tidak, konflik bersenjata mungkin berhenti, tetapi konflik politik dan sosial dapat muncul kembali dalam bentuk lain.
Kurdi: Pengakuan Tanpa Harus Membentuk Negara Baru
Persoalan Kurdi merupakan salah satu ujian terbesar bagi Suriah. Menurut Ian P. Siagian pengakuan terhadap hak-hak Kurdi tidak harus berarti pembentukan negara Kurdi yang terpisah dari Suriah. Ada jalan lain yang lebih konstruktif yaitu Kurdi dapat memperoleh hak politik, budaya, bahasa dan kewarganegaraan secara penuh di dalam satu negara Suriah.
Bahasa dan kebudayaan Kurdi harus dihormati. Masyarakat Kurdi harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Mereka harus dapat menjadi anggota Parlemen, Menteri, Pejabat Pemerintahan, Diplomat, Hakim, Akademisi, Tentara dan bahkan Pemimpin Nasional.
Demikian pula kelompok Arab, Druze, Alawite dan Kristen harus mempunyai kesempatan yang sama. Menurutnya, mayoritas tidak boleh berarti memonopoli atas negara.
Sebuah negara yang kuat, menurutnya bukan negara yang memaksa semua orang menjadi sama. Tetapi negara yang mampu membuat semua kelompok merasa bahwa negara tersebut adalah milik mereka bersama.
YPJ dan Hak Perempuan
Satu persoalan lain yang sangat menarik adalah masa depan Women's Protection Units atau YPJ (Unit Perlindungan/Pertahanan Perempuan)
YPJ menjadi terkenal karena peran perempuan Kurdi dalam perang melawan ISIS. Setelah struktur SDF berubah, masa depan para pejuang perempuan tersebut menjadi salah satu pertanyaan penting dalam proses integrasi.
Menurut Kantor Berita Reuters melaporkan bahwa YPJ tengah memperjuangkan peran yang lebih jelas dalam struktur keamanan negara Suriah, setelah usulan pembentukan brigade perempuan dalam militer ditolak.
Menurut Ian P. Siagian, persoalannya tidak boleh berhenti pada pertanyaan,
“Apakah YPJ akan dipertahankan?”
Pertanyaan yang lebih fundamental, menurutnya adalah,
“Apakah perempuan Suriah akan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam negara dan menjaga keamanan negaranya?”
Perempuan tidak boleh sekadar dipandang sebagai korban perang. Perempuan juga adalah pejuang, pemimpin, diplomat, polisi, tentara, hakim, anggota parlemen, menteri dan pembangun perdamaian.
Oleh karenanya, apabila Suriah ingin membangun negara baru yang modern dan inklusif, maka prinsip kesetaraan gender harus menjadi bagian dari pembangunan institusi negara.
Bukan berarti YPJ secara otomatis harus dipertahankan sebagai organisasi bersenjata yang berdiri sendiri. Tetapi perempuan yang memenuhi standar profesional harus memperoleh kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam institusi pertahanan dan keamanan negara. Ian P. Siagian menilai integrasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus peran perempuan.
Druze, Alawite dan Kristen: Tidak Boleh Ada Collective Punishment
Suriah juga harus berhati-hati terhadap persoalan kelompok Druze, Alawite dan Kristen. Tidak boleh ada konsep bahwa seseorang harus menanggung kesalahan hanya karena identitas kelompoknya.
Menurut Ian P. Siagian kesalahan seseorang adalah merupakan kesalahan individu. Apabila seseorang melakukan kejahatan serius, maka ia harus bertanggung jawab secara hukum.
Tetapi masyarakat Alawite tidak boleh dihukum karena menandakan rezim Assad. Masyarakat Druze tidak boleh dicurigai secara kolektif, masyarakat Kristen tidak boleh dipaksa memilih antara keamanan dan kebebasan beragama. Demikian pula masyarakat Kurdi tidak boleh dianggap sebagai ancaman hanya karena identitas etnisnya.
Menurut Ian P. Siagian inilah makna sebenarnya dari, Justice for All dengan kata lain Keadilan bukanlah balas dendam. Keadilan adalah penegakan hukum yang sama terhadap semua orang.
Transisional Justice, Bukan Revenge Justice
Suriah membutuhkan proses keadilan transisional. Namun, keadilan transisional bukanlah kesempatan untuk membalas dendam.
Suriah membutuhkan mekanisme untuk mengungkap kebenaran, mempertanggungjawabkan kejahatan serius, memberikan reparasi kepada korban, melakukan reformasi institusi, dan pada saat yang sama membuka ruang rekonsiliasi.
Negara yang baru tidak dapat dibangun dengan dendam masa lalu. Tetapi negara yang baru juga tidak dapat dibangun dengan melupakan penderitaan para korban.
Karena itu, prinsipnya harus jelas, No collective punishment. No impunity for serious crimes. Justice based on law.
Pelajaran dari Indonesia: Berbeda Tetapi Tetap Satu
Sebagai orang Indonesia, Ian P. Siagian memandang ada sebuah analogi yang menarik.
Indonesia memiliki Aceh, Indonesia memiliki Papua, Indonesia memiliki masyarakat Batak, Jawa, Sunda, Minahasa, Dayak, Bugis, Bali dan begitu banyak identitas lainnya.
Mereka berbeda dalam sejarah, budaya, bahasa dan tradisi. Tetapi semuanya dapat menjadi bagian dari satu identitas kewarganegaraan Indonesia. Seorang warga negara dapat mempertahankan identitas budayanya sekaligus menjadi pejabat tinggi negara.
Karena itu, menurutnya seseorang tidak harus kehilangan identitas lokal untuk memiliki identitas nasional. Tentunya, pengalaman Indonesia tidak dapat begitu saja dipindahkan ke Suriah karena sejarah, hukum dan kondisi sosial kedua negara berbeda.
Tetapi menurutnya prinsip dasarnya menarik, persatuan tidak harus menghapus keberagaman. Justru keberagaman dapat menjadi bagian dari kekuatan nasional apabila dikelola melalui hukum yang adil.
Peran Turki dan Amerika Serikat
Suriah tidak hidup dalam ruang geopolitik yang kosong. Turki mempunyai kepentingan keamanan yang sangat besar terhadap persoalan Kurdi dan perbatasannya.
Sementara Amerika Serikat memiliki sejarah dukungan terhadap Syria Democracy Forces (SDF) dalam perang melawan ISIS. Kedua negara tersebut mempunyai kepentingan strategisnya sendiri.
Kendati demikian, masa depan identitas politik Suriah seharusnya pada akhirnya tidak ditentukan oleh Ankara, Washington, Moscow atau kekuatan asing lainnya.
Suriah, menurutnya harus menentukan masa depannya sendiri. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 menegaskan prinsip kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Suriah serta proses politik yang dipimpin oleh rakyat Suriah sendiri.
Oleh karenanya, dukungan internasional seharusnya diarahkan untuk membantu Suriah membangun institusi negara yang kuat, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.
Kesempatan Emas Ahmed al-Sharaa dan Mazloum Abdi
Di sinilah saya memandang sebuah kesempatan sejarah bagi dua tokoh yang saat ini berada dikekuatan yang sangat menentukan.
Ahmed al-Sharaa dan Mazloum Abdi. Ahmed al-Sharaa memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kepemimpinannya bukan hanya tentang memenangkan perebutan kekuasaan atau mengonsolidasikan pemerintahan.
Ahmed al-Sharaa memiliki kesempatan untuk dikenang sebagai pemimpin yang berhasil menyatukan Suriah tanpa memaksa seluruh rakyat Suriah menjadi seragam.
Sementara itu, Mazloum Abdi juga memiliki kesempatan sejarah. Dia tidak harus dikenang hanya sebagai mantan komandan SDF. Tetapi ia dapat dikenang sebagai seorang pemimpin Kurdi yang berhasil membawa aspirasi masyarakat Kurdi dari medan perang menuju ruang kewarganegaraan, politik dan pembangunan negara.
Pada Agustus 2026, setelah SDF dibubarkan sebagai kekuatan militer independen, Abdi kemudian ditunjuk sebagai penasihat Presiden Ahmed al-Sharaa. Perkembangan ini membuka ruang yang sangat penting bagi proses rekonsiliasi.
Tetapi kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Pertanyaan sejarahnya bukan sekadar apakah mereka berhasil mengintegrasikan SDF?
Tetapi pertanyaan yang jauh lebih besar yakni apakah mereka berhasil mengintegrasikan rakyat Suriah? Apakah mereka hanya mengintegrasikan para pejuang? Atau mereka juga mampu mengintegrasikan ha dan kepercayaan masyarakat?
Jika Ahmed al-Sharaa mampu menjamin kesetaraan kewarganegaraan, sementara Mazloum Abdi mampu membawa masyarakat Kurdi masuk secara bermartabat ke dalam negara Suriah. Maka dipastikan keduanya dapat menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari pada sebuah kesepakatan militer.
Mereka dapat menciptakan rekonsiliasi nasional. Dan jika proses tersebut juga memberikan ruang yang adil bagi Arab, Kurdi, Druze, Alawite, Kristen serta kelompok lainnya, maka Suriah memiliki peluang untuk memasuki babak sejarah baru.
Menutup pernyataan pendapatnya, Ian P. Siagian menyampaikan dirinya percaya, Suriah tidak membutuhkan satu kelompok yang menang dan kelompok lain yang kalah.
Akan tetapi Suriah membutuhkan sebuah negara yang menang. Menurutnya, negara yang kuat bukan karena semua rakyatnya memiliki identitas yang sama, tetapi karena semua rakyatnya memiliki hak yang sama.
Suriah baru harus mampu mengatakan kepada setiap warganya, anda boleh menjadi Arab, anda boleh menjadi Kurdi, anda boleh menjadi Druze, anda boleh menjadi Alawite, anda boleh menjadi Kristen, anda boleh mempertahankan bahasa, budaya dan tradisi anda.
Tetapi di atas semuanya itu, kita adalah warga negara Suriah. Dan hukum negara harus melindungi kita semua, karena pada akhirnya, keberhasilan Suriah bukan diukur dari berapa banyak senjata yang berhasil disatukan, tetapi dari berapa banyak rakyat yang kembali percaya kepada negaranya.
Ahmed al-Sharaa dan Mazloum Abdi, inilah kesempatan emas kalian. Jangan biarkan integrasi SDF hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah militer Suriah. Jadikan ia sebagai awal dari rekonsiliasi nasional, jadikan ia sebagai kekuatan balik, mantan lawan tidak lagi melihat satu sama lain sebagai musuh, tetapi sebagai sesama warga negara.
Sejarah akan mencatat pilihan yang dibuat hari ini. Dan pilihan terbaik adalah membangun “ONE SYRIA, ONE NATIONAL IDENTITY, EQUAL CITIZENSHIP, EQUAL RIGHTS FOR WOMEN, JUSTICE FOR ALL”.
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis, Dr.(c) Ian P. Siagian, S.H., M.H
