INIJABAR.COM, KOTA BEKASI - Koordinaror Lembaga Analisis Kebijakan dan
Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto, S.H menanggapi terkait tutupnya
kantor pelayanan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Bekasi.
“Kami masih menganalisis, apakah ini terkait belum selesainya
sengketa putusan Pilkada Kota Bekasi di Mahkamah Konstitusi (MK).” kata
Adri Jumat, (28/7/2018) di Jakarta.
Menurut dia, tutupnya kantor publik tersebut, tentunya perlu ada
penilaian dari pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti. Karena
otomatis hal ini akan berdampak pada pelayanan masyarakat.
Apalagi, saat ini masih dalam suasana awal masuk sekolah. Dimana
banyak data administrasi yang harus diselesaikan dikantor tersebut.
“Sebagai ASN, harusnya mereka bekerja profesional. Mereka bekerja
bukan semata karena politik, tapi bekerja untuk masyarakat,” ujar Andri.
Maka itu, dirinya meminta pejabat Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusumah
agar turun tangan dan menindak tegas seluruh Kelurahan dan Kecamatan
yang tutup pada hari ini.
“Mereka digaji untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani elite
politik.” sindir Adri sembari mengatakan terlepas polemik yang muncul
terkait Pj Walikota Bekasi.
“Selama jabatan itu masih belum ada keputusan, maka semua yang
terjadi di dalam pemerintahan, itu adalah tanggungjawab Pj Walikota.”
kata Andri menambahkan.
Andri pun berharap Pj Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusumah harus
berani untuk menindak tegas para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
bertindak diluar jalur dan melanggar aturan yang ada, agar dapat
mengoptimalkan kinerja di masa peralihan seperti sekarang ini.
“Sebaiknya Pj Walikota harus turun tangan agar hal ini tidak berlarut larut,” pintanya.(#)
