INIJABAR.COM, Kota Bekasi- Konflik yang terjadi antara Penjabat (Pj) Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusuma dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji semakin panas dengan telah masuknya laporan ke Bareskrim Mabes Polri.
Kondisi ini dinilai banyak pihak sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat kota Bekasi terutama dari sisi pelayanan publik. Begitupun bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkot Bekasi pasti ada ketidak nyamanan dalam bekerja, apalagi jika diseret-seret kedalam konflik yang sebetulnya mereka tidak pahami akar persoalanya.
"Saya pun merasa konflik antara Pj Walikota dengan Sekda sudah tidak sehat dan cenderung mengedepankan emosi dan egoisme keduanya. Apalagi sampai mengorbankan rakyat. Dan juga ASN yang tidak tahu akar masalahnya."ungkap ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung, saat dimintai komentarnya. Selasa (31/7/2018).
Tanjung menyarankan, sebaiknya kedua belah pihak duduk bersama mencari solusi dalam masa transisi ini. Pilkada sudah selesai dan pemenangnya sudah terpilih secara demokratis.
"Lagian Pilkada sudaj selesai dan masyarakat sudah berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya. Jangan lagi terus pertarunganya melebar ke wilayah borokrasi. Ini contoh yang tidak baik. Tinggal duduk bareng kok lalu dicari solusi terbaik bagi masa depan kota Bekasi."tegas nya.
Dia juga menghimbau kepada seluruh ASN termasuk lurah dan camat untuk tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Jangan lagi mau disuruh-suruh melakukan hal yang merugikan masyarakat banyak.
"Ya bagi lurah dan camat saya menghimbau jangan lagi mau disuruh-suruh untuk berbuat yang merugikan masyarakat seperti penutupan pelayanan . Kan itu tidak baik. ASN itu digaji oleh uang rakyat jadi harus patuh dengan sistem bukan patuh oleh orang per orang."pungkasnya.
