inijabar.com, Bandung- Ketua Ombudman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto mengungkapkan, adanya aduan jual beli Kartu Keluarga (KK) sudah diterima sekitar satu atau dua minggu lalu l.
“Sebenarnya sudah menerima 24 laporan, ada warga melaporkan pada kami bahwa praktek jual beli KK sudah terjadi. Dan harganya hingga 11 juta” tuturnya di Kantor Ombudsman Jln. Kebon Waru.
Haneda menuturkan, memang mahal karena ada 6 bulan dan satu tahun sehingga Koordinasi Disdukcapil Jawa Barat agar tidak berakibat kecolongan akibat praktek atau perilaku kecurangan. Sampai saat ini pelaku sulit untuk ditemukan.
“Pelaku praktik jual beli kursi susah ditemukan karena bersumber dari masyarakat sendiri. Ini menyulitkan ketika berbicara pelayanan publik yang berkualitas, ketika dari pemerintah pelayanan publik sudah maksimal sedangkan ada oknum masyarakat yang melakukan praktik kecurangan,"ucapnya.
Dia menambahkan, syarat untuk pendaftaran seharusnya memiliki standar pelayanan yang memudahkan warga. Tidak membuat satu sistem yang memberikan beban untuk masyarakat. Secara kelembagaan, Ombudsman menyarankan sistem yang memang bisa diterapkan. Karena ni bukan, mungkin Indonesia ketinggalan dengan sistem ini.
”Dari tahun sebelumnya, laporan kasus PPDB bersifat kategori laporan berulang, diantaranya cara terlapor, dan kasunya kebanyakan sama.” pungkasnya.(*)
