 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Anim Imannudin |
"Tidak ada, semua diserahkan masing-masing fraksi. Mau membacakan (pandangan umum) silahkan, mau langsung menyerahkan ke pimpinan juga silahkan,"ucap politisi asal PDI Perjuangan ini pada media usai Paripurna.
Ketika disinggung soal kenapa Fraksi PDI Perjuangan tidak membacakan pandangan umum nya terhadap LKPJ 2019. Anim mengaku tidak punya kewenangan untuk menjawabnya.
"Tanya fraksi nya (PDI P) dong, kan saya bukan ketua fraksi,"jawabnya singkat.
Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi ini juga menjelaskan, kondisi Rapat Paripurna di tengah pandemi covid 19 ini pihaknya juga mempertimbangkan waktu jalannya proses paripurna tidak ingin terlalu lama.
"Mungkin kondisinya yang tidak ingin (paripurna) terlalu lama di tengah kondisi seperti ini,"tandasnya.
Menyikapi hal tersebut Ketua LSM Kompi Ergat Bustomi mengapresiasi Fraksi PKS yang sangat transparan dalam mensikapi LKPJ Wali Kota Bekasi tahun 2019.
"Kita apresiasi dengan sikap Fraksi PKS yang membacakan pandangan umum nya terkait LKPJ Wali Kota Bekasi. Dengan begitu masyarakat umum mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari fraksi tersebut untuk dikritisi. Dan ini bagus buat pendidikan politik masyarakat juga,"tuturnya. Rabu (29/4/2020).
Sekedar diketahui dari 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Bekasi dalam Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Bekasi tahun anggaran 2019.
Hanya Fraksi PKS yang mengambil kesempatan membacakan padangan umumnya di hadapan peserta paripurna yang anggota nya dibatasi hanya 25 dari 50 anggota dewan saja yang dihadirkan.
Sedangkan 5 fraksi lain seperti Fraksi PDUP, Fraksi Golkar Persatuan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat tidak membacakannya menyerahkan langsung ke pimpinan dewan.
