 |
| Longsor sampah di TPST Bantargebang jelang tahun baru 2026 menimpa truk sampah hingga terguling |
BERULANG terus peristiwa longsor di TPST Bantargebang menjadi sorotan publik. Longsor sampah di TPST Bantargebang bukan lagi peristiwa luar biasa. Ia telah berulang, nyaris rutin, dan selalu berujung pada kesimpulan yang sama: persoalan teknis, cuaca, atau kapasitas yang penuh. Namun ada satu pertanyaan yang jarang disentuh secara serius: di mana peran Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev)?
Pemerintah Kota Bekasi membentuk Tim Monev TPST Bantargebang dengan jumlah anggota mencapai ratusan orang. Secara formal, tugas mereka terdengar strategis dan krusial: memantau operasional, mengevaluasi dampak lingkungan, sosial, dan teknis, serta memberikan rekomendasi agar pengelolaan sampah berjalan aman dan berkelanjutan.
Bahkan, mereka diganjar honor sekitar Rp10 juta per orang setiap tiga bulan. Masalahnya, longsor tetap terjadi. Berulang.
Jika fungsi Monev berjalan sebagaimana mestinya, longsor seharusnya menjadi alarm keras yang sudah lama berbunyi, bukan kejutan tahunan. Timbunan sampah yang terlalu tinggi, sistem pemadatan yang tidak konsisten, serta lemahnya mitigasi risiko bukanlah persoalan mendadak. Semua itu bisa dan seharusnya terdeteksi sejak dini oleh tim yang memang dibayar untuk mengawasi.
Di sinilah letak keganjilan itu. Apakah Tim Monev sekadar hadir sebagai formalitas administrasi, atau benar-benar bekerja sebagai pengawas lapangan yang independen dan kritis?
Publik nyaris tak pernah disuguhi laporan evaluasi yang terbuka. Rekomendasi teknis, jika ada, tak terdengar gaungnya. Tidak jelas apakah peringatan pernah diberikan sebelum longsor terjadi, atau apakah rekomendasi itu diabaikan oleh pengelola. Yang pasti, setiap kali longsor terjadi, tidak ada mekanisme akuntabilitas yang menempatkan Tim Monev dalam sorotan.
Honor Rp10 juta per tiga bulan mungkin tidak fantastis jika diukur per bulan. Namun dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan orang, anggaran yang digelontorkan jelas tidak kecil. Maka ukuran “sepadan atau tidak” bukan soal nominal semata, melainkan soal hasil. Jika risiko besar tetap terjadi, jika masyarakat sekitar tetap terancam, dan jika tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola, publik berhak mempertanyakan: apa output nyata dari anggaran itu?
Lebih jauh, longsor sampah bukan hanya kegagalan teknis. Ia adalah simbol kegagalan tata kelola. Ketika pengawasan melemah, ketika evaluasi hanya menjadi laporan di atas kertas, dan ketika rekomendasi tidak mengikat, maka Tim Monev berubah dari instrumen kontrol menjadi sekadar aksesoris birokrasi.
Opini ini tidak hendak menghakimi individu anggota tim. Bisa jadi sebagian bekerja sungguh-sungguh. Namun sistem yang tidak transparan dan tidak akuntabel akan selalu menenggelamkan kerja baik ke dalam kerumunan. Tim yang besar tanpa target kinerja yang terukur justru rawan menjadi beban anggaran, bukan solusi.
Sudah saatnya pemerintah membuka laporan Monev ke publik, melakukan audit independen atas kinerjanya, dan mengevaluasi ulang apakah jumlah, struktur, serta kompetensi tim benar-benar sesuai dengan risiko di Bantargebang. Jika tidak, keberadaan Tim Monev hanya akan terus dipertanyakan setiap kali longsor kembali terjadi.
Dan pada akhirnya, yang longsor bukan hanya sampah, tetapi juga kepercayaan publik.
Ditulis: Tim Redaksi
