 |
| Sejumlah Ketua RT segel kantor Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong. |
"Rata - rata kami mendaftarkan 500 - 600 warga per RW untuk menerima bantuan sosial namun yang mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah pusat hanya 30 - 50 keluarga per RW hingga ini membuat kami dalam posisi dilema karena kami nanti yang akan dikomplain hingga sebelum itu terjadi kami berunjuk rasa dan mensegel Kantor Kelurahan Sukahati," kata Ruslan pengurus RW 03 kepada wartawan, Senin (27/4/2020).
Ia menerangkan dengan aksi unjuk rasa pengurus RT dan RW berharap data rumah tangga miskin akan mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
"Harapan kami rumah tangga yang benar - benar miskin itu akan mendapatkan bantuan sosial, kalaupun tidak dapat setidaknya kami sudah berusaha seperti yanh kami lakukan di hari ini," terangnya.
Ruslan menuturkan banyaknya warga yang masuk kategori rumah tangga miskin karena banyak yang berprofesi sebagai pedagang seperti tukang bambu, tukang tanaman dan lainnya.
"Banyak masyarakat kami yang pedagang dan lainnya hingga usahanya terpuruk lalu menjadi rumah tangga miskin baru, dari 600 warga yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan sosial itu yang benar - benar miskin itu ada 300 - 400 keluarga," tutur Ruslan.
Haris pengurus RW 04 menilai kinerja Lurah Sukahati Haerudin yang sudah 6 tahun bertugas kurang serius dan jelas terkait kategori masyarakat yang akan mendapat bansos.
Terpisah, Lurah Sukahati Kecamatan Cibinong Haerudin mengakui, ada data keluarga penerima manfaat bantuan yang tidak sinkron dengan kenyataan di 'lapangan'.
Namun itu terjadi bukan di kelurahan tetapi di Dinas Sosial Kabupaten Bogor
"Saat ini data keluarga penerima manfaat bantuan sosial masih diverifikasi ulang dan mengenai bantuan sosial yang sudah turun sebanyak 442 keluarga itu datanya dari pemerintah pusat, mengenai masih ada keluarga mampu yang menerima bantuan sosial saya juga baru tau dan terus terang kaget karena tidak ada kordinasi," ucap Haerudin.(*)
