|
Menu Close Menu

Paripurna, Fraksi PKS Kota Bekasi Kritik Capaian Keuangan Daerah 2019 Termasuk BUMD

Rabu, 29 April 2020 | 12.58 WIB
Paripurna DPRD Kota Bekasi tentang LKPJ 2019
inijabar.com, Kota Bekasi- Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi dalam pandangan umum LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Wali Kota tahun anggaran 2019.

Diwakili oleh Bambang Purwanto, Fraksi PKS menjadi fraksi pertama dan satu-satunya yang membacakan pandangan umumnya. Fraksi ini mensoroti 3 hal terkait capaian kinerja pemerintah Kota Bekasi.

"Pertama soal capaian kinerja RJPMD 2018-2023 belum mencapai indikator kinerja pemerintah. LPJ wali kota belum menggambarkan indikator kemajuan baik indek. LKPJ belum mencapai tahapan visi misi,"ucap Bambang saat membacakan pandangan umum FPKS. Senin (29/4/2020).

Yang kedua, kata dia, capaian pendapatan keuangan 2019 belum berhasil hanya mencapai 8.5 persen. capaian PAD 72.99 persen menunjukan belum optimal kinerja pelayanan.

Begitupun PAD dari bagi hasil hanya 0.5 persen merupakan wujud lemahnya BUMD.

"Kondisi perekonomian di Kota Bekasi mengalami penurunan. Wali Kota harus memperbaiki capaian makro ekonomi. Ada 17 OPD yang tidak mencapai target yang direncanakan. Wali Kota harus menjelaskan terjadinya silva anggaran 2019,"paparnya.

Maka itu, kata Bambang, Fraksi PKS menyimpulkan pertama LKPJ belum menjelaskan indikator dengan data makro.

"Yang kedua BUMD belum memuaskan dalam penyelanggaraan pengelolaan anggaran. Wali Kota harus evaluasi. Efesiensi anggaran belum dijelaskan dalam LKPJ,"tegasnya.

Sementara 5 fraksi lain tidak membacakan pandangan umum atas LKPJ Wali Kota tahun 2019 hanya menyerahkan kepada pimpinan dewan tanpa alasan yang jelas. Ke lima fraksi tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar Persatuan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat.

Rapat Paripurna juga salah satu agendanya menetapkan Pansus 6 yakni LKPJ tahun 2019.(*)
Bagikan:

Komentar