inijabar.com, Kabupaten Cirebon- Sempat terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan penguburan jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon, dijadikan bahan evaluasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon.
Bupati Cirebon H. Imron meminta agar permasalahan tersebut tidak kembali terulang. Ia menilai, banyak faktor yang membuat permasalahan penanganan jenazah Covid-19 di Kabupaten Cirebon sempat ada yang terkendala.
"Diantaranya, yaitu kurangnya komunikasi dan informasi yang disampaikan," ujar Imron, Jumat (13/11/2020).
Selain itu, banyaknya informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, membuat pandangan masyarakat terkait covid 19 menjadi bertolak belakang. Bahkan, tidak sedikit juga yang masih tidak percaya adanya Covid-19 ini.
Apalagi, kata Imron, ada juga seorang ahli yang menyatakan, bahwa orang yang meninggal, maka virusnya juga ikut meninggal.
Imron menambahkan yang membuat gejolak di masyarakat, sehingga imbasnya ada penolakan terkait penguburan jenazah Covid-19.
"Sehingga, kita harus terus memberikan bimbingan kepada masyarakat, terkait Covid-19 ini," kata Imron.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan mengatakan, bahwa SOP pemulasaran dan penguburan jenazah Covid-19 di Kabupaten Cirebon memang dievaluasi.
Selain menggunakna standar SOP yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dalam evaluasi tersebut juga, akan dilakukan penambahan SOP pemulasaran dan penguburan jenazah dari Dinas Kesehatan.
SOP tersebut, mengatur tentang penanganan jenazah terkonfirmasi Covid-19, yang meninggal di rumah sakit ataupun non rumah sakit," ujar Alex.
Ia mengatakan, dalam proses pengurusan jenazah terkonfirmasi Covid-19, sudah ada mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan.
Untuk pemulasaran, akan dilakukan oleh rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk penguburan, akan dilakukan oleh tim relawan.
Alex juga mengungkapkan, untuk saat ini sudah terbentuk tim relawan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Sehingga bisa dipastikan, bahwa SOP yang akan ditetapkan nanti, bisa berjalan dengan baik.
"SDM untuk relawan dan lainnya sudah ada. Karena sudah terbentuk hingga tingkat desa," ujar Alex. (Fii)
