inijabar.com, Kabupaten Bekasi- Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Koorda Kabupaten Bekasi sebut Bupati Bekasi Eka Supria Atmadja menginisiasi ancaman, intimidasi, dan teror terhadap pegawai Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non Asn.
Hal terebut disebabkan para pejuang honorer telah melakukan aksi anti korupsi diantaranya pembangunan WC sultan 488 lokasi ditiap sekolah dengan harga fantastis kisaran persatu unit WC sebesar Rp. 198 juta dengan total keseluruhan menghabiskan anggaran 98 milyar. Senin (11/01/2021) lalu
"Para pejuang ini telah berkali-kali mendapat teror, ancaman dan marjinalisasi beberapa kali juga mendapat pemanggilan oleh Kadisdik Kabupaten Bekasi, dalam pertemuan itu berkali-kali mendapat ancaman bahkan pemberhentian karena dianggap banyak orang tersakiti dalam aksi ke KPK kata kadisdik, pada pertemuan hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 bertempat di ruangan Kepala Dinas Pendidikan," ungkap Ketua FPHI Kabupaten Bekasi Andi Heryana kepada awak media, Rabu (14/4/2021).
Dia juga menyebutkan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bekasi sangat tidak manusiawi dalam memperlakukan guru honorer dibulan honorer, sebab banyak sekali ancaman terhadap anggotanya dibulan ramadhan yang dilakukan oleh oknum Pejabat Kabupaten untuk membungkam suara lantang guru honorer dalam memperjuangkan haknya.
"Intimidasi dan terror juga dilakukan pejabat dinas bak mesin giling daur ulang sampah dengan memaksa secara sepihak agar bagi teman yang aktif di organisasi FPHI untuk mengundurkan diri dari FPHI atau Jasa tenaga kerja bagi yang aktif akan ditahan untuk tidak diberikan bahkan diancam akan berhentikan dari tempat para honorer mengabdi, ini sangat tidak manusiawi di tengah pandemi covid-19 dan suasana bulan suci Ramadhan Alhasil hari ini semua honorer Gtk Non ASN telah diberikan gajinya selama 3 bulan sudah dibayar kontan sejak jumat, 09 April 2021, tetapi bagi pejuang yang hadir aksi di KPK dan menyuarakan keadadilan di Pemkab Bekasi tidak dibayar sampai sekarang jasa tenaga kerjanya," Jelasnya.
Andi pun mengutuk tindakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah mengesampingkan nilai kemanusiaan terhadap guru honorer, padahal menurutnya honor yang berasal dari APBD haruslah di serahkan kepada guru honorer bukannya sebagai alat bargaining para penguasa dalam menindas rakyat kecil.
"Kami FPHI sangat mengutuk keras kebiadaban tanpa mengedepankan moral para oknum pejabat sehingga APBD yang harus diserahkan oleh PEMKAB kepada honorer yang jelas mengabdi lama, dimainkan bahkan dibuat penggiringan opini bahwa yang menjadi anggota FPHI akan terus diancam, terror dan dimarjinalisasi oleh oknum pejabat disdik atas perintah penguasa yang sudah tidak nyaman atas keberadaan gerakan moral dan gerakan keprihatinan Kabupaten Bekasi," tutupnya.(mam)
