inijabar.com, Ciamis- Kepala Seksi (Kasi) Distribusi dan Harga Pangan, Herher Hernawati, dan Yeni Dewiyana (Kasi) Ketersediaan & Kerawanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Ciamis. menegaskan, stok beras di Ciamis menjelang bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri cukup aman hingga lima bulan kedepan.
”Stock ketersedia pangan berupa beras tercatat di bulan Februari 2021 di Ciamis dipastikan aman bahkan kata lain lebih dari cukup hingga 5 (Lima) bulan kedepan,”ujar Her her Herawati. Kamis (1/4/2021).
Dia menyebut, sebanyak 95.012.05 Ton stock beras di Ciamis hasil panen musim ini. Sedang kebutuhan beras di masyarakat Ciamis sebanyak 17.034.35 Ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat se Kabupaten Ciamis sebanyak 1.418.301 jiwa.
"Catatan tersebut itu berdasarkan hitung statistik pertanian di kami dan data ini selalu kami sampaikan kepada Pak Bupati setiap bulannya,"tegasnya.
"Sementara untuk menghitung di bulan Maret belumlah keluar, mengingat kami biasa melakukan rutinitas perhitungan setiap akhir bulan,”ungkap Her Her Hernawati.
Senada dikatakan Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, Yeni Dewiyana, bahwa kelebihan stock beras yang ada sebanyak kurang lebih 77 ribu ton beras hasil produksi di Ciamis yang ada.
"Maka hal yang sangat mungkin para petani, gapoktan maupun pengusaha beras lokal bisa di libatkan atau diberdayakan untuk suplay bahan sembako beras pada program BPNT karena ketersediaannya lebih dari kata cukup,” ucap Yeni.
Dia menambahkan, sebenarnya Ciamis tidak perlu membutuhkan pasokan dari luar. Akan tetapi memang menurutnya, banyak aspek pensuplay bahan pangan seperti beras di program BPNT.
"Kenyataan di lapangan mereka susah untuk bisa masuk dan terberdayakan. Mungkin mereka pensuplay beras pada program BPNT mencari harga yang lebih murah hingga ke Jawa Tengah,” ungkapnya.
Disinggung mengenai harga beras di ciamis hasil panen beras Yeni menuturkan, harga beras di Ciamis relatif stabil baik jenis kategori beras medium maupun premium.
"Bahkan jika mengacu pada Pedum BPNT yang sekarang berkenaan dengan pangan harus ada izin PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) dan itu dikeluarkan dari Balai Pengawasan Mutu Pangan atau OOKP Propinsi Jawa Barat. Dan itu nanti hasilnya mampu mengklasifikasi beras dengan kategori Medium ataupun Premium, kalau acuan harga beras pada program BPNT ini dengan harga sekitaran 12.000 itu masuk kategori Premium,"bebernya.
Disoal pengusaha beras lokal sulit atau bahkan tidak bisa masuk mensuplai bahan sembako beras di program BPNT, menurutnya hal ini sudah banyak dan lama dikeluhkan oleh para petani.
"Gapoktan binaan kami atau pelaku usaha lokal di bawah mereka memang sulit untuk bisa masuk atau bisa terberdayakan masyarakat sekitar,"ujarnya.
Harapannya tentu seiring pedum (peraturan umum) untuk bisa memberdayakan masyarakat sekitar maka sekiranya para pelaku usaha beras (penggilingan gabah) di sekitaran baik petani atau Gapoktan sekalipun akan sangat bagus jika hal ini bisa mengakomodir atau memberdayakan pelaku usaha daerah.(edo)
