inijabar.com, Karawang- Aktivis Karawang, Andri Kurniawan yang sejak awal ikut memperjuangkan aspirasi warga Desa Wadas, terkait normalisasi kali Kalapa menyesalkan adanya pihak-pihak yang mau melaporkan ke ranah hukum proyek normalisasi kali Cikalapa tersebut.
“Permasalahan dampak Kali Kalapa ini sudah bertahun – tahun menimpa masyarakat Desa Wadas, dan selama itu pula masyarakat terus mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) untuk mencarikan solusi. Sehingga pak Kades Wadas pun tidak tinggal diam, setiap kali datangnya musim hujan, beliau melakukan upaya kepada Pemkab Karawang dan kawasan industri. Tetapi tidak pernah berhasil, dan perlu diketahui, setiap kali masyarakat terkena musibah banjir, tidak sedikit uang pribadi pak Kades yang dipergunakan untuk keperluan warga disaat terkena banjir,”ujarnya. Selasa (25/5/2021).
“Jadi, sudah lah! Tidak perlu berprasangka dengan cara menduga – duga. Ditanganinya Kali Kalapa oleh Pemkab Karawang merupakan hasil jerih payah masyarakat Desa Wadas bersama Kadesnya,”sambung Andri.
“Kalau hanya persoalan tidak masuknya ke dalam Musrenbang Kabupaten, memang hal ini kategorinya merupakan kedaruratan bencana. Saya yakin Bupati dan Dinas PUPR Karawang dapat mempertanggung jawabkannya. Lagi pula setiap penggunaan uang APBD tidak lepas dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nanti juga akan ada audit reguler dari BPK,” ujarnya.
“Jadi tidak perlu repot – repot meminta Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk melakukan penyelidikan. Sebab APH sendiri tidak bisa serta merta mengambil langkah sebelum adanya temuan dari hasil audit dari BPK yang dilakukan secara reguler,” tandasnya.
Senada dikatakan, Kades Wadas, H. Junaedi, bahwa masyarakat Desa Wadas yang terkena dampak Kali Kalapa mendukung sepenuhnya kegiatan normalisasi dan pembuatan waduk sebagai solusi penanganan banjir.
“Sejak awal memang tuntutan masyarakat bukan hanya kepada Pemkab Karawang, termasuk kepada empat kawasan industri, dan alhamdulillah setelah ibu Bupati dan bapak Wakil Bupati Karawang merespon, mulai ada solusi dengan adanya kerja sama antara Pemkab Karawang dengan keempat kawasan industri. Terbukti, setelah dinormalisasj dan dibuatkan waduk, beberapa kali hujan dengan intensitas dan curah yang tinggi, tidak terjadi lagi banjir,”tuturnya.
“Perlu saya sampaikan, Pemkab Karawang tidak perlu terganggu dengan kecurigaan – kecurigaan pihak tertentu. Sebaiknya fokus saja pada penyelesaian secara tuntas perihal dampak Kali Kalapa ini. Masyarakat Desa Wadas pun tidak akan tinggal diam, akan terus mendukung upaya Pemkab Karawang dalam penanganan dampak Kali Kalapa,” tegas Junaedi.
“Masih bagus ada anggota DPRD Karawang yang peduli terhadap masyarakat Desa Wadas dengan mengalokasikan Pokirnya. Jangan lah diduga – duga dengan istilah jual beli seperti itu. Kasihan anggota DPRD Karawang yang sudah berbuat baik pada masyarakat. Ada pun proses pengerjaannya harus menggunakan rekanan, karena memang itu aturan. Kalau bisa dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat, tentu masyarakat kami tidak akan keberatan untuk mengerjakannya. Tapi kan itu tadi, karena aturan harus dikerjakan oleh pihak ketiga,”pungkasnya.(pik)
