Buruknya Kemampuan Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam Pengelolaan Birokrasi inijabar.com
|
Menu Close Menu

Buruknya Kemampuan Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam Pengelolaan Birokrasi

Senin, 25 April 2022 | 03.27 WIB




SEJAK Rahmat Effendi di non aktifkan dari jabatannya,  dan diangkatnya Tri Adianto menjadi Pelaksana Tugas (Plt). Walikota Bekasi. Kota Bekasi menjadi kota yang di kelola oleh Pelaksana Tugas.


Walikotanya Plt, Kepala Dinasnya Plt, Inspekturnya Plt, begitupun Camatnya Plt, Lurahnya Plt.


Banyaknya jabatan yang dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt),  hal ini mengakibatkan roda pemerintahan berjalan tidak efektif dan tidak efisien.


Kekacauan birokrasi dan banyaknya pejabat yang diisi oleh Plt. Hal ini menunjukan ketidakmampuan Tri dalam mengelola tata pemerintah Kota Bekasi selaku pelaksana tugas (Plt).


Situasi dan kondisi ini di Pemerintah Kota Bekasi pernah terjadi tahun 2011 saat Walikota Bekasi nya Mochtar Mohammad diciduk KPK dan wakilnya Rahmat Effendi menjadi Plt. Walikota Bekasi.


Plt Walikota saat itu langsung mensolid-kan birokrasi dan jabatan jabatan kosong langsung didefinitif-kan. Proses itu hanya berlangsung 1 bulan 7 hari sejak Wakilnya menjadi Plt.


Sedangkan sekarang Tri Adianto, sudah hampir empat bulan kekosongan jabatan di pemerintahan semuanya dijabat oleh Plt. Jika kondisi begini, berarti Tri Adianto selaku Plt, tidak punya kemampuan memanage pemerintahan.


Kenapa Plt Tri Adianto tidak bisa melakukan  rotasi pengisian jabatan untuk mengefektifkan Pemerintah Kota Bekasi.


Pemerintahan dulu dan sekarang kan sama saja, peraturannya pun masih sama. Kenapa Plt Tri tidak bisa menata birokrasi, atau jangan jangan Tri Adianto tidak meminta advice kepada pejabat pejabat senior pemerintah kota Bekasi.


Kita semua berharap bahwa dalam waktu dekat Tri Adianto selaku yang melaksanakan tugas Walikota dapat segara mengisi kekosongan pada jabatan-jabatan tertentu untuk efektivitas kinerja jajarannya juga untuk memaksimalkan pelayanan di Kota Bekasi, dengan catatan bukan merotasi atau memutasi jabatan-jabatan tertentu demi memuaskan hasrat tertentu.


Penulis; Hani Siswadi-Pengamat Kebijakan Publik.

Bagikan:

Komentar