inijabar.com, Cianjur - Kepala DPPKBP3A Cianjur, Heri Suparjo mengklaim, pihaknya telah mencairkan dana insentif kader Posyandu se-Kabupaten Cianjur selama empat bulan saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Cianjur.
Namun klaim tersebut bertolak belakang dengan fakta sebenarnya. Menurut pengakuan salah satu kepala Posyandu yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa sampai saat ini beberapa kader di daerah nya masih belum mendapatkan insentif dari DPPKBP3A Kabupaten Cianjur.
Dia menegaskan baru mendapatkan informasi bahwa seluruh kader posyandu harus membuat kartu ATM Bank BJB.
"Saya sangatt kesal, karna kalau sampai bulan ini tidak ada pencairan berarti masuk bulan ke 6 kader posyandu tidak mendapat insentif, saya cuman dapat informasi bahwa kader posyandu disuruh membuat ATM Bank BJB, bagi yang belum punya kartu Bank BJB. Di sini ibaratnya saya menjadi samsak yang menerima omelan dan luapan kekesalan dari para kader," ungkapnya.
Berbeda dengan pengakuan kader Posyandu, Vera (35) yang mengaku warga Warung Kondang kabupaten Cianjur. Dirinya mengakuI sudah menerima insentif untuk yang 3 bulan pertama, dan yang 3 bulan lagi belum ada kabar kepada dirinya.
Hal ini menyulut komentar dari Direktur pusat Kajian Kebijakan Publik, Anton Ramdan. Menurut dia kejadian ini bisa memperkuat adanya dugaan penyelewengan dalam menyalurkan insentif Posyandu.
Menurut Anton aparat penegak hukum harus bergerak cepat untuk mengungkap kebenerannya dan mengusut tuntas agar tidak terjadi kegaduhan disetiap posyandu.(CN)
