 |
| Pengamat Perbankan Dr. Husnul Khatimah |
Inijabar.com, Kota Bekasi - Pengamat Perbankan, Husnul Khatimah meyoroti peluncuran kartu kredit pemerintah domestik, ia mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari penerapan blueprint kebijakan Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan gerakan bangga buatan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA).
"KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi Pemerintah Pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai tanggal 1 September 2022," tuturnya, Jumat (2/9/2022).
Penerbitan KKP Domestik ini, kata dia, diharapkan dapat membantu aliran dana di dalam negeri semakin meningkat karena penggunaan KKP Domestik diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan instansi Pemerintah, seperti perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa.
"Harapannya, akan membantu bank Penerbit KKP Domestik untuk meningkatkan perputaran dan penggunaan dana untuk lebih produktif dan meningkatkan perputaran barang dan jasa di dalam negeri," ujarnya.
Penebitan KKP Domestik akan dimulai dari bank-bank Pemerintah yang tergabung dalam (HIMBARA), seperti BNI, BRI dan Bank Mandiri, kemudian pada tahap selanjutnya akan diikuti oleh bank pembangunan daerah.
Dan untuk meningkatkan efektivitas dan kemudahan pembayarannya dapat menggunakan QRIS (QR Code Indonesian Standard) berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri.
"Hal ini untuk mengurangi penggunaan dana tunai (cashless). Selain dapat digunakan dilebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara," jelasnya.
KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), a.l. Toko Daring.
KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud atau gagal bayar dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash atau dana menganggur.
"Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas," tandasnya.(giri)
