inijabar.com, Jakarta- Berbagai analisis dikemukakan oleh pakar ekonomi terkait masih belum jelasnya investor di IKN (Ibu Kota Negara). Padahal seharusnya IKN sudah mulai masuk fase pembangunan tahun ini. Sehingga proyek tersebut terkesan mandek.
Menurut praktisi ekonomi INDEF Nailul Huda menyatakan, proyek IKN itu yang bersifat multiyears membutuhkan komitmen bukan dari presiden tapi dari presiden selanjutnya.
"Makanya saya melihat tidak ada kepastian dari keberlangsungan project ini. Beda presiden pasti beda prioritas programnya mbak. Makanya banyak investor yang ragu untuk melanjutkan investasinya," tutur Nailul seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (20/10/2022).
Nurul menambahkan, hal itu bisa dilihat dari beberapa investor yang kabarnya mundur dari investasi IKN.
[cut]
"Kalau benar terjadi mundur massalnya investor, saya khawatir IKN menjadi mega project yang terbengkalai, atau The Next Hambalang," katanya.
Senada dikatakan ekonom Celios Bhima Yudhistira, bahwa maju mundurnya investor ke IKN Nusantara selain karena faktor political guarantee dan untung rugi bisnis, juga mempertimbangkan hal lain seperti ancaman resesi ekonomi tahun depan.
"Bagi pelaku usaha risiko politik tetap jadi pertimbangan selain masalah untung rugi proyek. Misalnya soal biaya material konstruksi yang semakin mahal akibat selisih kurs, ancaman resesi global, sehingga biaya pinjaman kredit konstruksi di perbankan mulai naik akibat penyesuaian suku bunga," tutur Bhima.
Dalam proyek IKN Nusantara, sambung dia, belum ada gambaran hitungan bisnis yang akan kembali ke pengusaha.
[cut]
"Dalam hitung-hitungan bisnis inilah kelemahan pemerintah, belum ada gambaran IRR proyek fasilitas pendukung terutama yang komersial itu berapa? Belajar dari proyek infrastruktur yang masif dibangun di era jokowi, IRR nya kecil," katanya.
Sementara itu, praktisi ekonomi CORE Indonesia Mohammad Faisal membenarkan jika masalah IKN Nusantara saat ini adalah soal pembiayaan dan investasi. Sejauh ini dana yang digunakan baru berasal dari APBN terbatas.
Dia menilai penyebab investor maju mundur untuk menanamkan modalnya di IKN karena rencana yang ada hingga kini masih belum jelas. Padahal, 2 tahun lagi sudah ada pergantian presiden.
"Ini sebetulnya tahapannya seperti apa, gambarannya seperti apa, apa yang bisa dijanjikan untuk pengembalian investasi, sebetulnya cara pandang investor kan seperti itu, menanamkan modal untuk membangun IKN. Nah sampai hari ini masih belum clear dari rencana pembangunan IKN Nusantara,"ujar Faisal.
[cut]
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan belum lama ini menagih-nagih swasta untuk segera berinvestasi di IKN Nusantara. Salah satu pihak swasta yang ditagih ada PT Ciputra Development Tbk atau Ciputra Group terkait investasi lahan di IKN Nusantara.
"Komitmen yang betul-betul riil saya belum dengar dari Ciputra. Ciputra Group. Pak Budiarsa berapa hektar? Tadi saya lihat masih ngambang gitu lho,"ucapnya.
Jokowi mengungkapkan, Ciputra Group akan berinvestasi lahan seluas 300 hektare (ha) di IKN.
Dia mengatakan, lahan seluas 300 ha itu adalah tahap pertama investasi Ciputra Group di IKN. Ia pun meminta Budiarsa untuk segera merealisasikan minatnya.
"Ya mungkin ini pertama, tapi 300 hektare ini sudah luas sekali. Asal segera dimulai Pak Budiarsa,"pinta Jokowi.
[cut]
Ia juga mengingatkan seluruh investor untuk tidak ragu berinvestasi di IKN. Pasalnya payung hukum IKN pun sudah jelas, yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Selain itu, Jokowi juga sebelumnya meminta Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) Tony Blair turut mempromosikan IKN ke dunia internasional.
"Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, melalui keterangan resmi, Rabu (19/10/2022).(*)
