inijabar.com, Bandung Barat- Ratusan honorer dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung Barat (KBB), berencana ikut ke Istana Negara Jakarta dalam aksi demo besar-besaran bersama puluhan ribu anggota Satpol PP lainnya se-Indonesia.
Aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut akan dilakukan jika audensi Kemenpan RB dan Kemendagri bersama DPR RI pada 21 Maret 2023 nanti soal pengangkatan PNS bagi mereka tidak membuahkan hasil.
"Itu (demo) untuk mendorong soal penyelesaian terkait status honorer. Pasti kami akan mengirimkan perwakilan ke Jakarta," ujar Ketua DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) KBB, Usep Komarudin, Kamis (16/3/2023).
Ia mengatakan, langkah ini mereka lakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah status mereka selama ini yang tak kunjung diangkat sebagai PNS.
[cut]
Aksi demo ini, sambung dia, juga bakal digelar karena Kemenpan RB dan Kemendagri sejatinya sudah mendukung soal penetapan status PNS bagi honorer Satpol PP tersebut.
"Apalagi sejak awal kami berjuang untuk kesenjangan. Intinya harus ada kesejahteraan dan kepastian hukum karena kami ini, kan, penegak perda yang nasibnya harus diperjuangkan baik sama pemerintah daerah maupun pusat,"ujar Usep.
Sejauh ini, kata dia, pihaknya masih menunggu instruksi dari FKBPPPN Pusat. Keputusan jadi atau tidaknya demo, ungkap Usep, akan diumumkan pada 21 Maret 2023, setelah audiensi.
"Jadi jika seandainya pada tanggal 21 Maret nanti tidak ada realisasi (pengangkatan PNS), rekan-rekan dari seluruh Indonesia akan turun, termasuk dari KBB," ucapnya.
[cut]
Ia mengatakan, total jumlah anggota Satpol PP KBB yang masih berstatus sebagai tenaga kerja kontrak (TKK) sebanyak 107 orang.
Namun, berapa banyak dari mereka yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi demo nanti, tergantung keputusan dari Kasatpol PP.
"Nanti saya akan minta petunjuk dari Pak Kasatpol, tapi alhamdulillah kemarin beliau juga mendukung karena terkait pengangkatan status PNS itu sudah harus ada tindakan,"katanya.
Ketua FKBPPPN Pusat, Fadlun Abdillah, mengatakan ada 90 ribu anggota Satpol PP yang rencananya bakal mengikuti unjuk rasa dan aksi mogok nasional jika tuntutan mereka untuk diangkat sebagai PNS tak dipenuhi pada tahun ini.
[cut]
Fadlun mengatakan, Kemenpan RB dan Kemendagri sudah selayaknya mendukung penetapan status PNS bagi Satpol PP.
“Tetapi ketika pemerintah selaku Mendagri dan Menpan RB tidak mau memperjuangkan kami, kami 90.000 akan melaksanakan aksi besar-besaran,” kata Fadlun Abdillah di Graha PENA 98, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023).
“Jadi kami akan mogok massal dan kami juga akan melangsungkan aksi demo di Jakarta kembali,” ujarnya.
Ia mengatakan, sejumlah anggota Satpol PP telah menggelar aksi untuk memperjuangkan hal ini beberapa waktu lalu.
[cut]
Namun aksi itu hanya diikuti oleh sekitar 2.000 anggota Satpol PP.
Pihaknya, ujar Fadlun, juga sempat melakukan audiensi dengan Menpan RB.
Dalam audiensi tersebut, ujarnya, mereka mendapat informasi bahwa Menpan RB dan Mendagri akan melaksanakan rapat dengan DPR RI pada 21 Maret mendatang.
Nantinya jika rapat tersebut tidak didapatkan hasil terkait status PNS bagi Satpol PP, ujarnya, mereka akan berunjuk rasa di kementerian terkait.
Namun, jika tak juga membuahkan hasil, maka puluhan ribu Anggota Satpol PP itu akan melakukan aksi hingga ke Istana Negara.
[cut]
“Saya selaku ketua umum saya akan memerintahkan, menginstruksikan kepada jajaran Ketua DPD ataupun DPW yang ada di seluruh Indonesia untuk mengosongkan kantor dan kita akan aksi damai di 2 kementerian,” ucap Fadlun.
“Bila perlu nanti kita akan aksi damai di depan istana. Sampai kita mendapatkan hasil!”,"tegasnya.(*)
