inijabar.com, Kota Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi diketahui tidak mengusulkan formasi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2023 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Saat dikonfirmasi, Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Nadih Arifin menegaskan, bahwa Pemkot Bekasi terlebih dahulu memetakan kebutuhan pegawai dan keseimbangan fiskal keuangan daerah.
"Pemkot Bekasi terlebih dahulu memetakan kebutuhan pegawai dan keseimbangan fiskal keuangan daerah," ucap Nadih, Rabu (31/5/2023).
Dijelaskannya lebih lanjut, Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi menjelaskan secara rinci pertimbangan untuk sementara tidak adanya usulan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:
[cut]
1. Memenuhi amanat Undang Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah, diatur belanja pegawai dalam APBD maksimum 30 persen dari total APBD. Saat ini, APBD 2023 sudah melebihi 30 persen, tepatnya sekitar 35 persen. Angka ini akan bertambah dengan pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) menjadi pegawai dengan Perjanjian Kerjasama (P3K) formasi 2022 dan 2023.
2. Pemkot Bekasi lebih mengedepankan perluasan jangkauan dan peningkatan mutu pelayanan publik yang paling dibutuhkan masyarakat, utamanya pendidikan dan kesehatan. Konsekuensinya, dalam keterbatasan APBD 2023, sementara waktu tidak mengusulkan formasi pengangkatan ASN tahun 2023 untuk dilaksanakan pada tahun 2024, namun lebih memilih mengoptimalkan SDM aparatur yang ada saat ini.
3. Pemkot Bekasi selama ini telah banyak mengangkat ASN (status P3K). Sebanyak 911 orang telah diangkat menjadi P3K pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun berikutnya formasi tahun 2022 dengan SK tahun 2023 ini telah diangkat 1.828 orang. Sebanyak 285 SK P3K Kesehatan telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Bulan Agustus 2023 ini akan diangkat dan diserahkan 1.313 SK. Pada bulan September atau Oktober 2023 ini akan diserahkan 230 SK P3K Damkar.
4. Seiring dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan yang mendalam, usulan formasi akan dibuat bila memang kurang jumlahnya dan tersedia anggarannya.
5. Langkah-langkah nyata peningkatan pendapatan daerah akan diintensifkan dan bilamana jumlah ASN yang ada dinilai masih kekurangan, maka tetap akan terbuka untuk mengusulkan tambahan ASN pada tahun 2024 selama pendapatan APBD-nya naik dan hasil analisa menunjukkan adanya kebutuhan.
[cut]
6. Pada tahun 2023 dan 2024 ini, ada anomali pengeluaran penganggaran APBD karena: adanya:
(a). Kebijakan untuk mengakomodasikan pengangkatan tenaga honorer melalui jalur ASN-kontraktual atau P3K.
(b). Dampak pandemi Covid-19 yang diikuti dengan kondisi melemahnya ekonomi pada masa pemulihan.
(c). Kewajiban Pemkot yang sifatnya mengikat untuk terkait dengan penyediaan Infrastruktur (40 persen), Pendidikan (minimal 20 persen), Kesehatan (10 persen) dan pengangkatan TKK menjadi menjadi P3K serta untuk anggaran Pemilu 2024. Selebihnya adalah untuk mendukung program-program strategis di 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
7. Kota Bekasi masih jauh lebih baik kondisi APBD-nya memiliki PAD hampir separuh dari komposisi struktur APBD dan bisa dibayangkan daerah lain di Jabar yang PAD-nya kecil, dapat kesulitan dalam menjawab anomali kebutuhan pada tahun politik ini yang menyedot anggaran besar, khususnya anggaran untuk P3K dan dukungan Pemilu.
Nadih juga mengatakan, bahwa Pemkot Bekasi fokus pada Optimalisasi ASN yang ada.
[cut]
"Bagaimanapun, bagi Pemkot Bekasi, fokus pada optimalisasi ASN yang ada dan mengangkat honorer TU TKK menjadi ASN-P3K menjadi penting dan relevan, sejauh memang pendapatan dalam APBD 2023-2024 ini meningkat drastis," katanya.
Selain itu, kata dia, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi sangat menaruh perhatian atas kondisi APBD ini dan akan mencari terobosan meningkatkan pendapatan daerah.
"Pak Plt Wali Kota Bekasi menaruh perhatian penting atas APBD tersebut, dan akan mencari terobosan meningkatkan pendapatan daerahnya," tandasnya.(giri)
