 |
| Ketua KAMMI Kota Bekasi Rahmad Dani |
inijabar.com, Kota Bekasi - Proses seleksi pemilihan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi memunculkan empat nama pejabat eselon II.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bekasi berharap mekanisme dan kriteria harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rahmad Dani, Ketua Umum KAMMI Kota Bekasi mengatakan, secara normatif mekanisme dan kriteria harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Secara kriteria sudah terpampang jelas pada Perpres nomor 3 tahun 2018 dan dalam PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah bagian kedua jelas ada tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Sekda nantinya," ulasnya, Senin (31/7/2023).
Selain itu, lanjut dia, dalam Perwal Kota Bekasi Nomor 4 tahun 2023 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dipaparkan secara jelas persyaratan dan mekanisme dalam proses seleksi khusus dalam posisi Sekda.
[cut]
"Selama semua aturan tersebut sesuai dan tidak ada yang ditabrak siapapun, Sekdanya berarti mereka sudah melalui mekanisme dan kriteria yang sesuai," jelasnya.
Diketahui, empat nama telah muncul diusulkan menjadi Sekda Pemerintah Kota Bekasi. Diantaranya, Asisten Daerah I Pemkot Bekasi, Lintong Dianto Putra, Asda II, Inayatullah, Kadiskominfo Kota Bekasi, Hudi Wijayanto dan terakhir Kadistaru Kota Bekasi, Junaedi yang kini juga menjabat sebagai Pj. Sekda Kota Bekasi.
"Dari keempat nama tersebut, saya rasa tidak ada yang menabrak mekanisme dan kriteria yang sudah ditetapkan. Maka secara normatif semua layak menjadi seorang Sekda kedepannya," tambahnya.
Di akhir percakapannya ia pun menambahkan beberapa kriteria khusus yang harus dimiliki seorang Sekda Kota Bekasi. Namun, Sekda Kota Bekasi ke depan memang harus ada kriteria khusus diantaranya, memiliki komitmen dalam menjunjung tinggi nilai integritas anti korupsi.
[cut]
"Karena seperti yang kita tahu, Kota Bekasi sudah masuk kota darurat korupsi," tegasnya.
Lalu, mampu menjadi seorang administrator yang handal, efektif dan efisien. Dan hal ini merupakan sosok pengalaman yang mampu mengayomi serta memotivasi birokrasi untuk bekerja lebih produktif dan merupakan sosok yang kolaboratif serta komunikatif dengan semua elemen masyarakat termasuk mahasiswa dalam mewujudkan partisipasi publik yang luas dalam pembangunan.
"Dan terakhir tentunya mampu menjaga netralitas birokrasi dalam pemilu dan pilkada 2024 ke depan," tandasnya.(giri)
