 |
| Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad saat menerima audiensi Ketua KONI Kota Bekasi Tri Adhianto beserta jajaran pengurusnya yang sebagian notabene anak buah Pj Walikota sendiri di Pemkot Bekasi. |
inijabar.com, Kota Bekasi- Tak terasa satu bulan sudah Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Raden Gani Muhammad memimpin Kota Bekasi sejak dilantik pada 20 September 2023 lalu.
Dari sisi kinerja tentu saja tidak fair menuntut hasil maksimal dari sosok yang pernah menjadi Plt Walikota Sukabumi tersebut. Apalagi Raden Gani harus menerima kenyataan banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang ruwet ditinggalkan mantan Walikota Bekasi Tri Adhianto.
Belum lagi persoalan-persoalam dari ketidaknetralan sebagian ASN di Pemkot Bekasi yang disebut belum move on dan masih ikut kegiatan berbau politik.
Kita tentu masih ingat di hari peristiwa usai dilakukan Sertijab antara Tri Adhianto ke Pj Walikota Raden Gani, lalu sore hari nya ada protes dari Komisi IX DPR RI yang mengecam ketidak hadiran atau keterwakilan dari Pemkot Bekasi guna membahas stunting.
Namun pada kenyataanya diketahui sejumlah jajaran Dinkes dan para Kepala Puskesmas se Kota Bekasi melakukan plesiran ke Danau Toba Medan Sumatera Utara. Dari video yang diupload di media sosial nampak jajaran Dinkes dan mantan Walikota Bekasi Tri Adhianto bersama istri asik berlenggak lenggok bak pragawati.
Kejadian tersebut sontak bikin heboh. Namun klarifikasi dari kordinator komunitas Kapus se Kota Bekasi justru mengungkap kejanggalan. Seperti disebut bahwa kegiatan ke Medan itu bukan plesiiran tapi kunjungan kerja yang memakai dana pribadi para Kapus secara patungan.
Polemik tersebut belum reda. Muncul suara penolakan perubahan nama jalan KH.Agus Salim di Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur yang melalui Keputusan Walikota (Kepwal) Tri Adhianto memutuskan mengganti nama jalan tersebut dengan nama mantan kepela sekolah pertama SMAN 1 Kota Bekasi yang juga berlokasi di jalan tersebut.
Kontroversi ini ramai di angkat media dan laporan ke Pj Walikota Bekasi Raden Gani pun disampaikan oleh tokoh masyarakat, Ketua RW, termasuk anggota DPRD Kota Bekasi yang menolak perubahan nama jalan KH.Agus Salim Bekasi Jaya tersebut.
Hingga kini belum ada sikap tegas dari Pj Walikota Bekasi apakah menolak aspirasi masyarakat atau menyetujui keinginan masyarakat dengan membatalkan Kepwal perubahan nama jalan KH.Agus Salim. Raden Gani hanya menyatakan akan membentuk tim evaluasi.
Baru reda soal perubahan nama jalan KH.Agus Salim. Kemudian Raden Gani Muhamad dipusingkan dengan persoalan nasib 13 ribuan TKK (Tenaga Kerja Kontrak) yang diwacanakan untuk di LPSE kan. Kebijakan tersebut ditolak juga baik oleh TKK maupun anggota DPRD Kota Bekasi.
Seminggu lebih isu nasib TKK terus menghiasi media-media lokal di Kota Bekasi. Hingga diadakan lah rapat dengar pendapat antara Pj Walikota Bekasi didampingi Sekda bersama pimpinan dewan dan pimpinan AKD.
Di sisi lain mencuat pula kabar sejumlah warga di Ciketing Udik Bantargebang yang memiliki sertifikat menolak menjual lahannya untuk proyek Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL).
Warga tersebut merasa dibohongi oleh para perantara pembebasan lahan. Pasalnya sang perantara tersebut, kata warga, bilangnya untuk proyek polder air.
Dari penolakan tersebut membuat aktifis penggiat lingkungan mensoroti juga proses lelang dan kajian teknis dari proyek tersebut yang dianggap hanya proyek bisnis tipping fee.
Satu bulan tentu waktu yang jauh dari ideal menuntut Raden Gani Muhamad menyelesaikan persoalan carut marut peninggalan Tri Adhianto. Ditambah masih harus menyelesaikan persoalan stunting, lalu menekan tingkat inflasi dan yang tak kalah penting persoalan pencemaran kali Bekasi.
Sebagian masyarakat di Kota Bekasi juga menginginkan sikap tegas dari Pj Walikota Bekasi untuk merotasi, memutasi dan promosi kembali para oknum ASN yang disinyalir ikut terpolarisasi kepentingan politik mantan walikota Bekasi.
Selamat bekerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad, semoga bisa bersikap profesional dan tegas dalam memimpin Kota Bekasi.(*)
