inijabar.com, Kota Bekasi- Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia yang juga pengamat kebijakan publik dan politik, Mulyadi mengomentari melesetnya pendapatan serta belanja daerah dan tingginya Silpa Kota Bekasi menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Mulyadi mengatakan minimnya perolehan PAD Kota Bekasi dianggap sebagai kegagalan dalam perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bekasi dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh PJ walikota Bekasi Raden Gani Muhamad pada tahun ini.
APBD Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun, dengan PAD sebesar Rp3,6 triliun. Namun, hingga November ini , capaian PAD hanya mencapai 65 persen atau Rp2,6 triliun.
"Masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah kota Bekasi. Penghasil PAD tidak maksimal Jika saat ini masih di angka dibawah 65 persen, melihat realitasnya tidak akan mencapai target yang diharapkan,"ujarnya.
Mulyadi mengatakan, PJ walikota Bekasi Raden Gani harus mampu berinovasi serta mengevaluasi OPD yang tidak berkompeten di bidangnya.
"Tidak usah ragu untuk berinovasi bagaimana menciptakan pelayanan kepada masyarakat, yakinlah inovasi itu sangat baik sekali, noleh mencontoh dari daerah lain inovasinya dan disesuaikan dengan daerah kota Bekasi,"sarannya.
PJ Walikota Bekasi juga, kata dia, harus segera melakukan pembenahan dalam sistem perencanaan dan pencatatan keuangan di Kota Bekasi mengingat masa kepemimpinan Eks walikota Bekasi Tri hasil audit Laporan Keuangan Kota Bekasi tahun 2022 hanya mendapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK RI.
"Hasil WDP itu adalah bukti kegagalan Plt. Walikota Bekasi Tri sebagai pemimpin yang tidak mampu mengelola harta kekayaan Kota Bekasi pada umumnya tersandung pasal ketidak patuhan pemerintah daerah perpres 33 thn 2022 dan PP 12 tahn 2019. Dan amburadul dalam pengelola keuangan daerah,"tandasnya.(*)
