 |
| Ilustrasi pakaian dinas kepala daerah |
inijabar.com, Kota Bekasi- Pemerintah Kota Bekasi saat dipimpin Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad menganggarkan pakaian dinas untuk walikota di tahun 2025 sungguh fantastis.
Meski sudah dianggarkan dan disetujui DPRD Kota Bekasi, namun belum ada tanda-tanda terkena efisiensi anggara. Apalagi ditengah pasca musibah banjir yang melanda Kota Bekasi awal Maret lalu.
Tercatat dalam APBD 2025 untuk pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sebesar Rp643.500.000,-
Untuk belanja pakaian dinas harian (PDH) sebesar Rp3.673.124.000,- dan batik tradisional sebesar Rp 2.270.945.000.00 atau Rp2.2 miliar lebih.
Selain pakaian batik, Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2025 juga membiayai belanja pakaian adat daerah sebesar Rp 860.134.000.00.
Sedangkan untuk belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp7.954.150.020,-sedangkan belanja untuk pakaian harian resmi (PSR) sebesar Rp295.196.000,-
Dari kesemuanya belanja pakaian lainnya yang dibiayai APBD yakni pakaian sipil lengkap (PSL) sebesar Rp174 juta lebih. Pakaian sipil harian (PSH) Rp123 juta lebih. Pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp 27.325.000.00.
Untuk belanja pakaian penyelamatan sebesar Rp 37.550.000.00, Biaya terendah belanja pakaian Korpri sebesar Rp6.489.000. Sedangkan untuk belanja pakaian olahraga sendiri sebesar Rp5.982.018.000,-
Kalau saja pemerintah Kota Bekasi baru di bawah kepemimpinan Tri Adhianto-Harris Bobihoe mau mengalokasikan anggaran tersebut untuk membangun unit sekolah baru (USB) SMPN pastinya lebih bermanfaat dan tepat guna.(*)
