 |
| Batalyon Infanteri Mekanis 202 Tajimalela |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sejumlah orang tua siswa di Kota Bekasi masih berpikir keras untuk memasukan anaknya yang dianggap sulit diatur dan nakal. Program yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer sudah dimulai di Purwakarta sejak Jumat 2 Mei 2025 lalu.
Salah satu orang tua siswa di Jatisampurna bernama Siti Marwiyah (41) mengaku, meski sudah tidak sanggup menangani anaknya yang dianggapnya sulit diatur , namun harus membicarakan dengan suaminya.
"Saya sudah dapet edaran nya (pembinaan bela negara) lewat grup WA, tapi masih bingung,"ujarnya. Sabtu (3/4/2025).
Saat ditanya apa yang bikin bingung dan dianggap nakal dari anak nya. Siti mengungkapkan, anak lelaki nya tersebut males belajar dan suka main slot.
"Bocah bader (nakal) beut mas, lah kalo disuruh belajar ga mempan diwarah (dibilangin). Udah maen slot juga manaan,"ucapny dengan logat betawi yang kental.
Namun demikian, jika disuruh memasukan anaknya ke barak militer. Tuti mengaku harus bicarakan dengan suaminya terlebih dahulu.
"Tapi kalo saya mah pengen banget tuh bocah dimasukin programnya Dedi Mulyadi,"imbuhnya.
Berikut himbauan yang disebar pada orang tua siswa di Kota Bekasi
Assalamu'alaikum...
Salam sejahtera,
Kpd. Yth. Bapak Ibu/Wali Murid Kelas 7,8,9
Mohon disampaikan kepada putra-putrinya untuk tidak melakukan tindakan kriminal seperti:
Balap liar, Konvoi membawa sajam, Tawuran,
Sehubungan dengan hal tersebut, Bp. Walikota sudah menyiapkan 2 Barak militer yaitu di Yon Mekanis 202 dan Yonarmed Bantar gebang untuk pembinaan terhadap siswa yang melakukan hal-hal tersebut di atas.
Terimakasih
Sebelumnya Walikota Bekasi Tri Adhianto pada media menyatakan, sudah menyiapkan dua lokasi untuk mendukung program pembinaan remaja dan bela negara.
"Kita siapkan dua lokasi yakni Batalyon Infanteri Mekanis 202 dan Batalyon Armed. Keduanya berada di Kota Bekasi," ujar Tri Adhianto dalam keterangannya pada Jumat (2/5/2025).
Program pendidikan khusus tersebut dilaksanakan selama enam bulan bagi anak-anak yang terlibat kenakalan remaja, membuat resah masyarakat, dan mengganggu kenyamanan.(*)
