inijabar.com, Garut- Pemerhati kebijakan publik, Dudi Supriyadi menyoroti soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Garut Tahun Anggaran 2024. Menurut dia, harus dimanfaatkan sebagai momentum penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan strategis pembangunan di Kabupaten Garut.
Dudi menegaskan, masa evaluasi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, tetapi kesempatan untuk menyusun langkah perbaikan konkret bagi masa depan Garut lima tahun ke depan.
Dudi berharap DPRD Garut melalui panitia khusus (pansus) LKPJ dan seluruh komisinya mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berkualitas yang tak hanya mencatat pencapaian, tetapi juga menyoroti hambatan dan menyusun solusi nyata.
Menurutnya, proses evaluasi harus bersifat komprehensif dan diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan strategis yang masih membelit Garut hingga kini.
"Persoalan kemiskinan, stunting, IPM yang masih rendah, ketimpangan pembangunan, hingga pengelolaan sampah dan BUMD harus diurai tuntas. DPRD jangan hanya jadi penonton atau sekadar formalitas, tapi benar-benar menjadi pengawas yang aktif dan solutif," ujar Dudi kepada media, Kamis (9/5/2025).
Ia juga menekankan, evaluasi kinerja lima tahun ke belakang harus dijadikan cermin untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah di masa depan.
Program-program pembangunan yang belum tuntas dalam RPJMD 2019–2024, menurutnya, tetap bisa dilanjutkan dan diselesaikan dalam periode RPJMD 2025–2029 yang akan datang.
Dengan merujuk pada RPJMD baru serta didukung rencana kerja tahunan (RKPD), renstra SKPD, dan APBD yang berpihak pada rakyat, Dudi menyebut pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
"Kita perlu arah pembangunan yang terukur, tidak asal program. Harus ada konsistensi dan dukungan anggaran yang jelas,"ujarnya.
Dudi juga menyoroti pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia meminta agar hasil pansus LKPJ 2024 tidak hanya menjadi dokumen evaluatif, tapi betul-betul menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah.
"Jadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan refleksi dan rujukan eksekutif. Jangan sampai kerja DPRD hanya berhenti di atas kertas,"ucapnya.
Dudi berharap semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif dapat bekerja lebih maksimal dan tidak saling menyalahkan.
"Ini waktunya Garut bersatu. Momentum LKPJ ini harus kita manfaatkan untuk menyongsong Garut yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Kita harus kompak untuk membenahi semua masalah yang selama ini jadi penghambat pembangunan,"tandasnya.(ujang)
