 |
| Bupati Ciamis Herdiat Sunarya didampingi Asda III, Kepala Bappenda saat mengikuti Rakor dengan Kemendagri secara virtual |
inijabar.com, Ciamis- Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan, pihaknya diminta proaktif menyediakan lahan dan mendukung pendanaan pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Hal itu diungkapkannya saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Kamis (8/5/2025) bertempat di ruang Vidcon Bupati Ciamis.
“Kami diminta untuk segera membangun minimal 10 titik SPPG di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah harus proaktif dalam menyediakan lahan dan mendukung pendanaan pelaksanaan program MBG,”ucapnya.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri No. 900.1.1/2404/SJ tentang percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Herdiat didampingi oleh Asisten Daerah III, Kepala BPKD, Kepala Bappenda, dan Kepala Bappeda mengikuti rakor dari Ruang Vidcon Bupati Ciamis.
Beberapa poin penting yang dibahas di antaranya percepatan pelaksanaan Program MBG, pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak mendukung program strategis nasional.
Surat Edaran Mendagri Nomor 500.12.2119/SJ menekankan pentingnya partisipasi pemerintah daerah dalam penyediaan lahan, fasilitas, serta pendanaan program MBG, baik melalui APBD maupun dukungan APBN.
Pemerintah daerah juga diminta untuk mendata aset yang bisa dimanfaatkan, mempercepat proses administrasi, dan mendukung edukasi gizi serta pengelolaan limbah berbasis masyarakat.
Sementara dalam hal realisasi APBD, Kabupaten Ciamis menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian realisasi pendapatan mencapai 36,94%, jauh di atas rata-rata nasional untuk tingkat kabupaten yang berada di angka 18,31%.
Capaian ini menempatkan Ciamis sebagai salah satu dari 20 kabupaten dengan realisasi tertinggi se-Indonesia, berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 7 Mei 2025.(*)
