 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Subang- Kabar dugaan pungli (pungutan liar) seorang oknum Korwil (kordinator eilayah) Pendidikan Kecamatan Ciasem ke puluhan sekolah menggemparkan publik terutama para pendidik di Subang.
Setelah beredarnya postingan instagram dengan nama akun @broron, dimana seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengungkap praktik pungli usai adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait adanya penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan sebanyak 15 Sekolah Dasar di lingkungan Pendidikan di Kecamatan Ciasem.
Untuk menyelesaikan soal temuan BPK tersebut, pihak Korwil Ciasem meminta bantuan kepada sebanyak 54 sekolah untuk menyetor uang yang nominalnya bervariasi besarannya.
Mendapat informasi dari warga dan postingan instagram dengan nama akun @broron tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Subang langsung gerak cepat mencari fakta-fakta sebenarnya di lapangan dengan melakukan investigasi.
“Hasil daripada investigasi pribadi kelihatanya Pak. Gitu. Dan begitu di investigasi juga terkait dengan pengumpulan uang senilai katanya Rp.1.200.000 menurut dari hasil investigasi itu tidak seperti itu. Tapi itu hanya apa namanya papatungan ceuk orang sunda mah papatungan untuk transportasi karena sekolah ada 15 sekolah kalau tidak salah yang sedang diperiksa sama BPK inisiatif papatungan untuk transportasi . Tapi itu tidak ditekankan senilai Rp.1.200.000 tapi itu seikhlasnya menurut hasil investigasi,”ungkap Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang Hj.Ellys Langi kepada awak media didampingi Sekretaris Dewan Pendidikan Subang Ustd. Nurdin Hidayat pada Selasa (20/5/2025) yang mengaku juga melakukan investigasi pada Jumat 16 Mei 2025.
Kemudian Ellys, hari berikutnya pada Sabtu 17 Mei 2025 sepakat dengan Kepala sekolah, korwil, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang menindaklanjuti pertemuan dengan guru-guru yang di SD Sukamandi 1.
[cut]
“Nah itu ditanya satu-satu pak. Masuk ruangan satu-satu. Ya memang apah namanya sebetulnya tidak simpang siur ya mereka juga menunjukan ke seseorang. Menunjukan ke seseorang dan memang seseorang tersebut juga tidak menerima karena disitu sudah jelas muncul nama ya di instagram tersebut. Kalo saya kaji saya pelajari sepertinya ada apa, ya ini pribadi karena seseorang yang bikin ngasih mungkin ke si Broron tersebut itu dulu orang tuanya kepala sekolah,”ungkapnya.
Termasuk adanya nama Gungun yang disebutkan dalam postingan instagram terungkap bukanlah pengurus PGRI melainkan hanyala staf di Korwil Ciasem.
Dikutip di laman Pikiranrakyat.com, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan curhatan seorang guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Ciasem, Subang. Dalam unggahannya di akun Instagram @broron, sang guru blak-blakan membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Kecamatan Ciasem.
Dalam curhatannya yang viral itu, guru yang tak disebutkan namanya ini mengaku resah dengan adanya tekanan untuk menyetor sejumlah uang dari setiap sekolah setelah pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Masing-masing sekolah diminta setor sumbangan yang ditetapkan nominalnya sebesar Rp 1.200.000. Dan itu ngambil dari Dana BOS masing-masing sekolah. Terus terang saya sih gak setuju. Harusnya dana itu dialokasikan untuk kebutuhan sekolah dalam memenuhi kebutuhan siswanya,” tulis guru tersebut.
Bahkan, kata dia, kepala sekolah tempatnya mengajar pun telah menginstruksikan bendahara sekolah untuk menyetorkan 'sumbangan' tersebut kepada seseorang bernama Pak Gugun di kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Ciasem.
Lebih lanjut, terungkap bahwa uang jutaan rupiah itu diduga kuat akan digunakan untuk membantu sekolah lain yang tengah bermasalah dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
[cut]
“Kemarin pagi-pagi banget semua kepsek 54 sekolah (termasuk 15 sekolah yang terciduk Temuan oleh BPK) dan kumpul juga sama orang kantor di PGRI Kecamatan Ciasem, namanya Pak Gugun. Semua Kepsek dan Guru takut sama Pak Gugun, bahkan ia berani mengancam. Intinya mereka yang terciduk dan Pak Gugun meminta sumbangan paksa kepada sekolah-sekolah lain untuk dapat membantu dalam persoalan 15 sekolah itu,”tuturnya.
Selain pungutan 'sumbangan' itu yang dibongkar. Oknum Korwil tersebut juga dituding melakukan berbagai macam pungutan lainnya, mulai dari pemotongan dana BOS setiap pencairan hingga 'sumbangan' paksa kepada para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat.
“Dan kalau boleh info, setiap sekolah kalau ada pencairan dana BOS setiap bulannya, selalu dipotong oleh orang kantor (Pak Gugun) wajib setiap bulan setor ke kantor yang jumlahnya setiap sekolah berbeda-beda, ada yang 2 juta, 3 juta bahkan 4 juta,”ungkapnya.
“Belum lagi guru PPPK kalau pas pelulusan diangkat, langsung diminta sumbangan seikhlasnya tapi maksa wajib ngasih minimal 50.000. Saya juga sambil gemetaran om broRon ngetik masalah ini. Saya udah kesel dan gemes banget melihat ketidakadilan dan penindasan. Tapi saya juga takut kalau banyak yang tau kalau saya yang melaporkan ini ke om BroRon. Takut berimbas kepada saya sebagai guru,”sambungnya.
Dalam akhir curhatannya, guru tersebut mengungkapkan, banyak rekan-rekannya yang sebenarnya tidak setuju dengan praktik tersebut, namun tak beraniSpeak Upkarena takut mendapat tekanan atau bahkan perlakuan tidak menyenangkan.
“Kami sebetulnya guru-guru sangat tidak setuju, tidak ada yang mau angkat bicara. Karena guru takut untuk speak up. Karena bisa ditandain atau bahkan dipersulit kalau ada keperluan atau bahkan di-bully,”katanya.(*)
