 |
| BMPS Kota Bekasi saat menggelar rapat internal |
inijabar.com, Kota Bekasi - Sekolah swasta di Kota Bekasi, menghadapi krisis kekurangan siswa baru yang mengancam keberlangsungan operasional mereka, pasca Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, dengan puluhan sekolah yang hanya meraih siswa di bawah target normal.
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, mencatat lebih dari 10 aduan sekolah yang mengalami krisis siswa baru. Kondisi paling ekstrem terjadi pada beberapa sekolah, yang hanya berhasil merekrut 1-10 siswa saja.
"Saya sangat miris. Banyak sekolah swasta yang hanya menerima di bawah 10 murid. Ada yang hanya dapat 1 siswa, 4 siswa, bahkan sampai 3 siswa saja. Ini tentu menjadi persoalan serius," kata Ketua BMPS Kota Bekasi, Pudio Bayu, kepada media, Sabtu (19/7/2025).
Data BMPS menunjukkan sejumlah sekolah terdampak parah, antara lain SMP Darul Miftahul Jannah yang hanya menerima 4 siswa, Ashafiyya 3 siswa, SMP Darma Patria 9 siswa, dan Sekolah Fathurahman 6 siswa.
Bayu mengungkapkan, tren kekurangan murid tahun ini tergolong paling parah dan mengkhawatirkan. Bahkan, ia menemukan kasus siswa yang sempat mendaftar ke sekolah swasta kemudian menarik berkas untuk memilih sekolah negeri.
Ia menilai, krisis ini berkaitan langsung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang membolehkan satu rombongan belajar menampung hingga 50 siswa. Kebijakan tersebut dinilai membuka celah praktik tidak sehat dalam penerimaan siswa.
"Pernyataan tersebut bisa membuka celah praktik tidak sehat dalam penerimaan siswa, yang justru merugikan sekolah swasta. Padahal, sekolah swasta tetap berperan besar dalam mendukung akses pendidikan," jelasnya.
Dampak kebijakan ini membuat minat masyarakat terhadap sekolah swasta menurun drastis, karena lebih tertarik dengan daya tampung sekolah negeri yang lebih besar.
BMPS Kota Bekasi mendesak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, mengambil langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan ini. Mereka meminta dinas, untuk memfasilitasi dan memonitor dinamika penerimaan siswa baru di sekolah swasta.
"Dengan jumlah siswa yang minim seperti ini, bagaimana sekolah bisa menutup biaya operasional, gaji guru, dan biaya lainnya? Ini yang harus segera ditangani," tegasnya.
Bayu berharap, ada integrasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menciptakan distribusi siswa yang lebih merata. Ia menekankan pentingnya sinergi dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan swasta, agar kualitas pendidikan tetap berkelanjutan.
"Sinergi dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan non-negeri diharapkan menjadi prioritas agar kualitas pendidikan tetap merata dan berkelanjutan," pungkasnya. (Pandu)
