 |
| Perumda Tirta Bhagasasi |
inijabar.com, Kabupaten Bekasi- Dua pucuk pimpinan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Bhagasasi. yakni Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Usaha (Dirus), nampaknya berlomba dalam melakukan penyegaran pegawai. Hal ini terlihat dari daftar nama-nama pegawai yang terkena mutasi, rotasi dan promosi.
Demikian dikatakan Ketua GEMPUR Bekasi, Sentana menyoroti kebijakan yang dilakukan jajaran Direksi Perumda Tirta Bhagasasi.
"Harusnya, penyegaran itu dilakukan setelah terpilih dan dilantiknya hasil seleksi jabatan Direktur Umum (Dirum), Direktur Teknik (Dirtek) dan Dewan Pengawas (Dewas) Independen PERUMDA Tirta Bhagasasi yang sudah final," ujar Sentana, dalam siaran pers nya yang diterima redaksi. Jumat (11/7/2025)
Menurut Sentana, apapun alasannya, langkah dan kebijakan dua pucuk pimpinan itu, dalam 'penyegaran' itu terkesan ada peribahasa 'siapa cepat, dia dapat' atau 'first come, first served' yang datang lebih dulu, akan dilayani lebih dulu.
"Berdasarkan informasi dan data yang kami himpun, bahwa pegawai di Perumda yang masuk dalam 'penyegaran' itu kabarnya, 80 persen militan Dirut dan 20 persen militan Dirus,"ungkapnya.
Lebih lanjut, Sentana itu menjelaskan, apa yang jadi kebijakan dalam 'penyegaran' pegawai itu sangat disayangkan. Alasannya, dapat memengaruhi netralitas dan suasana organisasi pada masa transisi.
“Seharusnya proses seleksi ini dijaga agar tetap steril dari manuver struktural yang bisa menimbulkan tafsir negatif. Kami khawatir, rotasi, mutasi dan promosi itu justru menciptakan kesan bahwa arah kebijakan ke depan sudah dikondisikan,” ujarnya.
Meski secara kewenangan Direksi masih aktif, namun, kata dia, secara etika pemerintahan, sebaiknya tidak dilakukan perombakan struktural saat rekrutmen direksi baru masih berlangsung.
“Kami tidak menuduh ada pelanggaran hukum, tapi secara moral dan tata kelola, langkah ini patut dipertanyakan. Apa urgensinya dilakukan penyegaran pegawai itu. Kenapa tidak menunggu hasil seleksi dan pelantikan proses seleksi Dirum, Dirtek dan Dewas yang sekarang ini sudah final?" tanya Sentana.
Selain itu, Santana juga menilai, langkah 'penyegaran' ini terkesan sebagai pembersihan jalur dan pemasangan loyalis, agar siapapun yang terpilih dalam proses seleksi Dirum, Dirtek dan Dewas, sudah masuk ke sistem yang dikunci sejak awal.
“Ini bukan sekadar birokrasi berjalan, tapi terkesan ada skenario politik internal. Mereka berdua seolah ingin memastikan siapa pun yang terpilih di proses seleksi, nantinya tetap bermain di panggung yang sudah mereka atur dari belakang layar," tandasnya.
Lebih lanjut, Ketua GEMPUR Bekasi itu juga mencium aroma tak sedap dalam proses 'penyegaran' pegawai BUMD milik Pemkab Bekasi yang dilakukan dua pucuk pimpinan itu.
"Sekarang ini mana ada 'kencing' di toilet umum yang gratis.," sindirnya.
Jika perubahan struktural dilakukan di masa transisi, dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak direksi baru. Ini bukan persoalan siapa yang menjabat, tapi bagaimana menjaga marwah dan profesionalisme BUMD itu.
Untuk itu, pihaknya menghimbau dan mendorong kepada Bupati Bekasi yang dalam hal ini sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) di BUMD itu untuk meninjau ulang penyegaran pegawai yang dilakukan dua pucuk pimpinan yakni Dirut dan Dirus.(*)
