 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Subang- Banyaknya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di daerah-daerah di Jawa Barat dikelola dengan tidak baik. Banyak faktor yang membuat BUMD dikelola tidak profesional salah satunya rekruitmen personalia jajaran direksi hanya didasarkan balas budi politik Pilkada.
Selain itu yang direkomendasi tidak punya kemampuan bisnis di bidangnya sehingga banyak mengalami kerugian, dan hanya beorientasi mengandalkan APBD. Sehingga berujung tersangkut kasus hukum.
Kondisi tersebut dikomentari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, bahwa keberadaan BUMD di Jawa Barat banyak yang mengalami kerugian serta dikelola dengan tidak baik. Ia pun menilai BUMD dikelola hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dedi Mulyadi juga mencontohkan penangkapan petinggi PT Jasa Sarana oleh Kejari Sumedang belum lama ini.
"Selama ini bicara BUMD itu banyak sekali tindakan-tindakan yang diindikasikan merugikan keuangan daerah. Kemudian aset-aset daerah menjadi tidak jelas kan hari ini terbukti sudah beberapa," ujar Dedi Mulyadi.
Dia menegaskan, sangat mendukung upaya penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Dengan adanya BUMD yang terjerat kasus hukum, ia menyebut merugikan keuangan negara dan aset menjadi tidak jelas.
"Artinya bahwa memang BUMD yang di Jawa Barat ini selama ini dikelola secara tidak baik. Dan dikelola untuk kepentingan diri dan kelompoknya," tandasnya. (*)
