 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sejumlah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Bekasi seperti PTMP (PT.Mitra Patiot dan Perumda Tirta Patriot berlomba merayu meminta modal uang rakyat Kota Bekasi agar rekomendasi persetujuan Komisi III DPRD Kota Bekasi bisa dikeluarkan.
Kedua BUMD tersebut masing-masing meminta penyertaan modal tak tanggung tanggung yakni PTMP meminta Rp5 miliar untuk membuat parkiran di empat titik. Sedangkan PDAM Tirta Patriot meminta Rp90 miliar setelah sebelumnya disetujui Rp10 miliar namun belum cukup katanya.
Sejumlah pihak di Kota Bekasi termasuk dari kalangan Komisi III DPRD Kota Bekasi sendiri pun ramai-ramai menyuarakan penolakan atas permintaan modal kedua perusahaan itu.
Sekedar diketahui, kedua BUMD tersebut pernah diberikan modal, seperti PTMP pernah diberi modal sebesar Rp3 miliar akhirnya boro-boro memberikan deviden, balik modal saja tidak.
Begitupun PDAM Tirta Patriot yang pernah mendapat suntikan modal Rp35 miliar pada tahun 2024. Setelah itu mana hasil.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Muhammad Kamil Syaikhu mengingatkan, BUMD untuk jangan mengandalkan modal APBD Kota Bekasi.
"Sepertinya kalau hanya mengandalkan keuangan daerah sudah berat. Kemarin sudah dilakukan penganggaran Rp10 miliar juga sudah berat,"ujarnya.
Dia menyarankan Perumda Tirta Patriot untuk meminjam dari institusi lain sebagai alternatif.
"Dengan skema pemerintah dengan badan usaha, itu bisa dilakukan dengan kementerian keuangan ataupun dengan BPKH,"saran Kamil.
Senada dikatakan Ketua LSM Jeko (Jendela Komunikasi) Hendrik, bahwa pemberian modal untuk kedua BUMD milik Kota Bekasi itu sangat tidak tepat jika dilakukan saat ini. Pasalnya, kata dia, kondisi keuangan daerah Kota Bekasi saat ini pun tidak baik.
"Kalau Rp90 miliar untuk PDAM Tirta Patriot ditambah untuk PTMP Rp5 miliar jadi Rp95 miliar. Uang segitu lebih baik dialihkan membangun sekolah baru dan juga peningkatan layanan kesehatan,"ungkap Hendrik.
Dia mendesak Komisi III DPRD Kota Bekasi untuk jangan terkecoh dan perfikir ulang apalagi sampai diiming-iming dapat komisi jika penyertaan modal diberikan.
"Jangan sampai kena iming-iming sukses fee. Komisi III harus pertimbangkan keuangan daerah yang lebih urgent bagi masyarakat Kota Bekasi,"cetusnya.(*)
