![]() |
Pengamat Kebijakan Publik Didit Susilo |
inijabar.com, Kota Bekasi- Komisi III DPRD Kota Bekasi diharapkan lebih cermat dalam mempertimbangkan permintaan penyertaan modal bagi sejumlah BUMD Kota Bekasi.
Pasalnya, jika ada dukungan edukatif pada jajaran Direksi BUMD untuk lebih profesional dalam mengelola perusahaan rakyat Kota Bekasi.
Pengamat Kebijakan Publik Didit Susilo, mengingatkan hal tersebut agar jajaran Komisi III lebih fokus membiayai bangun sekolah baru baik TKN, SDN, SMPN dan juga infrastruktur jalan serta bidang kesehatan.
"Sebaiknya Komisi III harus lebih cermat lagi dalam memperjuangkan keinginan para Direksi BUMD. Keuangan daerah Kota Bekasi sedang tidak baik-baik saja dan harus skala prioritas untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan,"bebernya.
Didit juga mengingatkan ditengah efesiensi anggaran harus ada skala prioritas bagi eksekutif dan legislatif dalam penyerapan anggaran daerah.
Terkait pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim soal permintaan modal bagi PTMP (PT.Mitra Patriot) yang meminta anggaran sebesar Rp5 miliar untuk 4 titik parkir dinilai tidak rasional. Didit menegaskan, kalau tidak rasional jangan diberikan.
"Kalau tidak rasional ya jangan dikasih modal. Bagus modalin Warteg kan hitung-hitungan keuntungan nya jelas,"sindir Didit.
Dirinya juga mempertanyakan kinerja tim Pansel calon Dirut BUMD yang belum mengumumkan hasil fit and propertest kepada publik. Pasalnya hasilnya tidak maksimal semua hasil nya sentralistik ke kepala daerah.
"Jadi apa fungsi nya Tim Pansel kalau muara keputusan hasilnya ada di kepala daerah,"tanya Didit.
Dirinya juga mendesak Komisi III jika ada BUMD selama 3 tahun tidak menghasilkan deviden lebih baik bubarkan saja.(*)