 |
| Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Ramainya aksi massa di sejumlah daerah terkait kenaikam PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ada yang hingga 1000 persen seperti di Kabupaten Pati, Kota Cirebon, Semarang dan lainnya.
Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi turut mengomentari soal PBB di Kota Bekasi. Politisi asal PKS ini menyebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah sumber utama pendapatan daerah khususnya di Kota Bekasi.
Menurut Sardi, optimalisasi penerimaan daerah akan difokuskan pada sektor pajak non-PBB, seperti pajak perhotelan dan parkir, dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang tengah lesu.
“Selama itu ada kajian sosiologis, ekonomis, yuridis, filosofis, dan kemanfaatan masyarakat, itu yang akan dilakukan DPRD," ujarnya. Jumat (15/8/2025).
Sardi menerangkan, PBB memang menjadi salah satu sumber pajak daerah, namun kontribusinya tidak sebesar sektor lain.
“Kalau PBB kan itu tanahnya masyarakat. Ada yang tanahnya cuma 30 meter, ada yang 10 meter. Jadi (soal PBB) kita tunggu kajian dari gubernur dan kepala daerah,”ucap Sardi.
Dia juga menambahkan, kebijakan pajak harus disesuaikan dengan daya tahan ekonomi masyarakat. Karena itu, DPRD bersama Pemkot Bekasi telah melakukan efisiensi anggaran pada sejumlah program prioritas, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem serta penambahan permodalan bagi pelaku UMKM.
“Efisiensi sudah kita lakukan. Tinggal pelaksanaannya di perubahan 2025 ini dilanjutkan lagi,” tandasnya.(firman)
