Aksi Lagi Di Depan DPRD Jabar, Mahasiswa Desak Presiden Copot Kapolri

Redaktur author photo
Organ Mahasiswa kembali turun di depan Kantor DPRD Jabar

inijabar.com, Kota Bandung-  Aksi lanjutan gabungan dari berbagai elemen mahasiswa seperti GMNI, HMI, PMII menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin (1/9/2025).

Ratusan massa sudah berdatangan sejak pukul 13 00 wib dan semakin siang semakin padat karena bertambahnya massa aksi. Bahkan massa sempat membakar ban di tengah jalan depan kantor DPRD Jabar.

Koordinator aksi, M Rafli mengatakan, tuntutannya masih sama yakni soal segera disahkan nya UU Perampasan Aset, dan tolak kenaikan tunjangan anggota dewan.

“Kita hadir kembali ke gedung DPRD Jabar ini menandakan bahwasannya pemerintah saat ini masih belum becus (tidak bisa) dalam menyelesaikan permasalah yang ada,”ungkapnya. Senin (1/9/2025).

Pihaknya juga mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri karena dinilai gagal mengamankan unjuk rasa dengan adanya korban meninggal seorang Ojeg Online di Jakarta.

Rafli juga menegaskan, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo dalam menyikapi situasi saat ini.

“Karena Presiden Prabowo sampai saat ini malah menambahkan tingkat pengamanan yang lebih. Ini menandakan bahwa pemerintah saat ini masih tidak mampu menyelesaikan hal-hal tersebut. Kekacauan yang sudah terjadi 5 hari lalu, kita lihat bahwasannya kepolisian yang sudah membunuh saudara alm Affan hanya 20 hari ditahan. Ini menandakan bahwa sistem di Indonesia masih dikorup,” sindirnya.

“4 poin dari 8 tuntutan telah kita garis bawahi, karena fokus kita saat ini adalah untuk pembenahan diri bagi kapolri,” ungkapnya.

Rafli menuturkan, jika tuntutannya kali ini tidak direspon khususnya oleh DPRD, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kita kali ini hanya melaksanakan aksi damai. Jika tidak di respon, kita akan melakukan eskalasi massa yang lebih tinggi karena ini merupakan bentuk kekecewaan dari kita bahwasannya jika nanti DPRD tidak mau menghadiri kita, berarti mereka tidak ada kesanggupan untuk menerima aspirasi dari masyarakat,”tandasnya.(*)

Share:
Komentar

Berita Terkini