 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan di acara Peluncuran ProgtamPenguatan Ekosistem Perumahan |
inijabar.com, Kota Bandung- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan 'Imah Merenah, Hirup Tumaninah', serta Sosialisasi KUR Perumahan di Bandung, Kamis (18/9/2025) malam.
Dedi Mulyadi menyinggung perubahan besar dalam pola penggunaan anggaran Provinsi Jawa Barat. Ia menilai, selama ini anggaran kerap tersedot untuk proyek-proyek teknologi mahal yang hanya dinikmati segelintir orang, sementara kebutuhan dasar rakyat justru terabaikan.
“Dulu anggaran digital itu ratusan miliar bahkan triliunan, tapi yang menikmati hanya segelintir orang dengan dalih intelektual. Negara keluar uang Rp1,5 triliun, tapi hanya dibagi lima orang. Itu tidak adil,” ujarnya.
Paradigma tersebut, kata Dedi, harus segera diubah. Dari 'anggaran orkestrasi' yang boros proyek digital menjadi 'anggaran partisipasi' yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti rumah layak huni, jalan, listrik untuk warga miskin, hingga drainase.
“Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal, karena akan memicu konflik sosial. Maka saya rubah semua, orientasinya sekarang adalah pembangunan partisipatif,”terangnya.
Lonjakan anggaran infrastruktur di Jawa Barat, lanjut Dedi, saat ini sangat signifikan diantaranya Jalan provinsi: dari Rp400 miliar kini naik menjadi Rp3 triliun.
Kemudian, Penerangan Jalan Umum (PJU): dari Rp20 miliar menjadi hampir Rp1 triliun, Listrik untuk warga miskin: dari Rp20 miliar menjadi Rp450 miliar serta Bangunan pendidikan: dari nol, kini mendekati Rp1 triliun.
Selain itu, Pemprov Jabar sedang membuka program kerja sama dengan para bupati dan wali kota agar pekerja mendapat akses ke rumah murah serta perlindungan jaminan ketenagakerjaan.
“Sekarang orang dari berbagai kabupaten sedang daftar. Sistemnya nanti harus terhubung dengan pemda. Kalau mereka punya jaminan kerja, ada asuransi, lalu akses ke rumah murah, maka siklus ekonomi rakyat akan bergerak,” ungkapnya.
Dia juga menekankan, setiap proyek jalan di Jawa Barat wajib dilengkapi drainase. Dedi mewajibkan drainase dibuat manual, bukan produk pabrikan.
“Supaya kualitas bangunan terjaga sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja,”tandasnya.(*)
