inijabar.com, Jakarta- Proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau PSEL (Pengelolaan Sampah Energi Listrik) menjadi buruan sejumlah perusahaan nasional dan konsorsium global.
BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) sendiri bakal membuka lelang proyek PLTSa pada awal November 2025. Sekitar 120 perusahaan dan konsorsium bakal memperebutkan 10 proyek tahap awal.
Sejumlah kota yang terlibat pada proyek PLTSa itu di antaranya DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Bekasi, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar.
Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria berharap gabungan perusahaan yang tertarik untuk ikut beradu pada putaran lelang PSEL dapat menawarkan teknologi paling mutakhir nantinya.
Di sisi lain, Pandu memastikan, lembagannya bakal menjamin tingkat pengembalian investasi yang menarik bagi pengembang.
“Kami berikan return yang menarik tapi tolong dong pecahkan beberapa masalah, satu secara teknologi anda paling kompetitif, kedua jangan anda bakar sampah yang keluar sampah lagi,” ujar Pandu dalam forum Satu Tahun Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Rencananya, lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) itu bakal ikut berpartisipasi pada proyek PLTSa yang dianggap layak secara investasi dan teknologi.
Apalagi, Danantara telah mengamankan pendanaan sekitar Rp50 triliun dari penerbitan Obligasi Patriot atau Patriot Bond. Obligasi dengan tingkat kupon 2% itu melibatkan sejumlah konglomerat Tanah Air seperti Grup Djarum, Grup Salim hingga Prajogo Pangestu.
“Kami siap menjadi partner. Kami bisa menjadi strong minority partner ataupun majority partner kalau anda perlukan,” ucapnya.
[cut]
Menurut hitung-hitungan Danantara, total investasi yang dibutuhakn untuk menjalankan proyek PLTSa di 33 kota besar mencapai Rp91 triliun.
Besaran investasi itu sejalan dengan tren pertumbuhan timbulan sampah di sejumlah kota besar setiap tahunnya. Menurut pemerintah, timbulan sampah saat ini telah memasuki fase darurat atau mengkhawatirkan.
Melansir data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah nasional pada 2023 mencapai 56,63 juta ton. Hanya 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton sampah yang dikelola dengan layak.
Mayoritas sisanya dibuang ke TPA terbuka atau open dumping yang mencemari lingkungan dan tak memenuhi standar pengelolaan modern.
Malahahan menurut Danantara, timbulan sampah itu jika tidak dikelola dengan optimal dapat menutupi seluruh wilayah DKI Jakarta dengan ketebalan sampai 20 sentimeter.
Belakangan, Kementerian Lingkungan Hidup tengah berupaya untuk menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka di 343 TPA, dari total 550 TPA yang beroperasi. Sebagian besar TPA itu telah melebihi kapasitas tampung.
Menurut BPI Danantara, ada sekitar 120 perusahaan telah menyampaikan minatnya, padahal lelang proyek pengolahan sampah menjadi setrum itu.
Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Lewat beleid itu, Prabowo menetapkan tarif listrik yang mesti dibeli PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebesar US$20 sen per kilowatt hour (kWh) dari pengembang swasta atau independent power producer (IPP).
[cut]
Tarif listrik itu naik 48,15% dari posisi harga paling tinggi yang diatur dalam beleid sebelumnya sebesar US$13,5 sen per kWh.
Selain itu, PLN mesti memprioritaskan listrik dari pembangkit sampah masuk ke dalam jaringan (must dispatched), sesuai besaran energi yang diperjanjikan setiap tahun (annual contracted energy).
Di sisi lain, beleid itu menutup ruang negosiasi dan eskalasi harga pada perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang menjamin tingkat pengembalian investasi pengembang swasta.
Adapun, beban tipping fee atau pengelolaan sampah yang selama ini diserahkan ke pemerintah daerah belakangan langsung diteruskan ke struktur tarif listrik dalam PJBL.
Klausul lain yang ikut memantik antusias pengembang listrik swasta berkaitan dengan absennya denda atau penalti yang biasanya diatur PLN untuk mengunci komitmen penyaluran listrik IPP.
“Perpres ini akan membuat investasi pembangkit sampah menjadi menarik, tinggal mungkin perlu sedikit insentif dari pemerintah saat berjalan nanti seperti apa,”ujar Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA) Bobby Gafur Umar kepada Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (21/10/2025).
Lewat OASA, Bobby baru saja mendapat SK Penetapan Pemenang Lelang Tender Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang dari Pemerintah Kota Tagerang Selatan pada 17 April 2025.
Belakangan, OASA menggandeng China Tianying Inc. (CNTY) untuk menggarap proyek PLTSa Cipeucang dengan nilai investasi Rp2,65 triliun.
Proyek waste to energy (WtE) itu akan dikerjakan usaha patungan OASA dan CNTY lewat PT Indoplas Tianying Energy. Rencananya, proyek pembangkit sampah itu akan mengolah 1.100 ton sampah per hari dengan kapasitas setrum 23,5 megawatt (MW).
[cut]
Konsorsium bakal mengadopsi teknologi moving grate incinerator (MGI) untuk membakar timbunan sampah menjadi sumber listrik nantinya. Bobby menargetkan pengerjaan PLTSa Cipeucang masuk tahap konstruksi awal 2026, dengan estimasi penyelesaian tiga tahun.
Sementara itu, afiliasi Grup Astra lewat anak usaha PT United Tractor Tbk. (UNTR), PT Energia Prima Nusantara (EPN) tengah berunding dengan PLN terkait dengan model bisnis dan PJBL anyar yang tertuang dalam Perpres No. 109/2025.
EPN menang lelang proyek PLTSa di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, Jawa Barat dengan mengacu pada rezim aturan sebelumnya, Perpres No. 35/2018.
Saat itu, EPN bersama konsorsium Jepang mengunci tarif listrik sebesar US$13,25 per kWh dengan PLN. Adapun, beban tipping fee sekitar US$8,65 sen per kWh ditanggung pemerintah daerah.
Corporate Secretary UNTR Sara K. Loebis menerangkan pembahasan anyar bersama PLN bakal mengubah hitung-hitungan bisnis dan keperluan investasi proyek itu nantinya.
“[Nilai Investasi] belum dapat kami jawab karena perlu persetujuan konsorsium,” kata Sara saat dihubungi.
Afiliasi Grup Astra itu tergabung dalam konsorsium PT Jabar Environmental Solutions yang memenangkan lelang PLTSa Legok Nangka pada 2023.
Mayoritas saham Jabar Environmental Solutions dipegang Sumitomo Corporation sebesar 60%, EPN sebesar 30% dan sisanya Hitachi Zosen Corporation.
Konsorsium bakal mengolah sekitar 2.131 ton sampah per hari dengan kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 40,79 MW. Belakangan PLN berencana mengerek kuota listrik PLTSa Legok Nangka ke level 90 MW.
[cut]
Sentimen apik pengolahan sampah menjadi setrum itu belakangan ikut menarik minat raksasa pengolahan sampah nasional, PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA).
Selepas mengambil alih Sembcorp Environment Pte. Ltd pada Maret 2025, TOBA belakangan memperkuat jaringan bisnis pengolahan sampah di Singapura dan Indonesia.
TOBA dianggap memiliki portofolio yang lengkap untuk masuk pada proyek pembangkit setrum sampah yang akan ditawarkan Danantara.
SVP Corporate Strategy & Investor Relations TOBA Nafi Sentausa menuturkan perseroan telah memiliki minat untuk masuk ke bisnis pengolahan sampah menjadi tenaga listrik sejak 2018.
“Jadi dari perpres [sampah] yang pertama keluar itu sudah memang tertarik, dan sudah mulai coba push untuk mengembangkan bisnis ini,” terang Nafi.
Nafi menyatakan, perseroannya telah melihat sejumlah proyek yang potensial untuk dikembangkan, termasuk beberapa proyek yang menjadi usulan PLN.
Ihwal rencana pembiayaan, Nafi menambahkan, perseroannya bakal membuka sejumlah opsi yang mungkin untuk menjalankan proyek PLTSa tersebut.
Misalkan, dia menyebut, pembiayaan lewat utang hingga opsi equity financing atau pelepasan sebagian saham kepada investor.
“Kita memiliki banyak opsi, baik itu debt financing, equity financing yang terus kita explore untuk bagaimana kita juga mengelola cost of capital kita,” tandasnya.(*)
