 |
| Ketua Komisi B DPRD Kota Depok Hamzah |
inijabar.com, Depok – Komisi B DPRD Kota Depok menyiapkan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah usai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2026 bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok.
Hamzah menyebut pihaknya telah sepakat bersama BKD Kota Depok menargetkan kenaikan PAD dari sekitar Rp2 triliun menjadi Rp2,3 triliun atau naik sekitar Rp300 miliar pada 2026 mendatang.
Menurut Hamzah, target tersebut akan dicapai melalui sejumlah inovasi baru dalam pengelolaan pendapatan potensi daerah. Salah satu langkah yang menjadi perhatian utamanya adalah terkait penataan dan legalisasi parkir liar yang selama ini belum memberikan kontribusi bagi kas daerah.
“Kita melihat banyak titik parkir di Depok yang belum masuk ke sistem retribusi resmi. Padahal jika dilegitimasi dan dikelola oleh pemerintah, potensi tambahannya bisa mencapai Rp20 hingga Rp30 miliar per tahun,” ujar Hamzah kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).
Lebih lanjut Hamzah menjelaskan, Komisi B akan melakukan kajian mendalam bersama BKD untuk menentukan mekanisme terbaik agar seluruh tempat-tempat parkir tanpa izin dapat dimasukkan ke dalam sistem retribusi resmi, tanpa merugikan pihak yang selama ini mengelolanya.
“Tujuannya bukan untuk mematikan usaha, tapi menertibkan dan memastikan retribusi masuk ke PAD. Pemerintah juga harus menyiapkan sistem digital agar pengawasan dan transparansi pendapatan bisa berjalan optimal,” jelas Hamzah.
Hamzah menambahkan, parkir liar bukan satu-satunya fokus peningkatan PAD. Komisi B juga mendorong Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) untuk memanfaatkan lahan-lahan milik Pemerintah Kota yang selama ini tidak produktif.
Menurutnya, banyak aset daerah yang dibiarkan menjadi lahan tidur. Padahal dapat dikembangkan sebagai ruang publik, pusat kebudayaan, dan kawasan destinasi wisata lokal.
“Saya juga sudah sampaikan di dalam rapat anggaran, agar Disporyata menghidupkan kembali aset-aset tersebut menjadi kawasan budaya dan wisata. Selain melestarikan seni lokal, langkah ini juga bisa menumbuhkan ekonomi UMKM, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya tarik wisata Kota Depok,” ungkap Hamzah.
Hamzah menegaskan, peningkatan PAD harus didukung dengan inovasi dan sinergi antara Pemerintah, DPRD, serta masyarakat. Dengan adanya efisiensi pemangkasan dana transfer dari pusat, daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru.
“Kita harus berani mengambil langkah-langkah cerdas. Parkir liar bisa jadi peluang, bukan masalah, jika dikelola dengan benar. Begitu juga dengan lahan tidur bisa jadi ruang ekonomi dan budaya yang menghidupkan kota,” kata Hamzah.
Pria yang memiliki hobi memancing itu optimistis bahwa strategi ini ke depan akan membawa perubahan positif bagi kemandirian fiskal Kota Depok. Dia berharap kebijakan tersebut dapat segera dikaji dan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2026.
“Depok punya potensi besar, dengan tata kelola yang baik dan inovasi yang berkelanjutan. PAD kita bisa meningkat signifikan tanpa harus membebani masyarakat,” tandasnya. (Risky)
