 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bandung- DPRD Jawa Barat dan Pemrov Jabar telah mensepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2026 pada Rapat Paripurna Kamis (20/11/2025).
Volumenya naik dari rancangan yang diusulkan sebelumnya. Rinciannya, Pendapatan Daerah (PAD) berubah dari Rp 28,78 triliun menjadi Rp 30,115 triliun, atau naik sekitar Rp 1,3 triliun.
Belanja daerah juga berubah dari Rp 28,49 triliun menjadi Rp 29,829 triliun, atau naik sekitar Rp 1,3 triliun.
Sementara untuk pembiayaan daerah tidak berubah, yakni penerimaan pembiayaan Rp 380 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 666 miliar. Lalu volume APBD menjadi Rp 30,496 triliun.
Untuk menilai apakah APBD Jawa Barat (Jabar) 2026 'mewakili keberpihakan pada rakyat', kita perlu melihat struktur anggarannya, skala prioritas, dan trade-off antara efisiensi birokrasi dan investasi publik. Berdasarkan data publik terbaru, analisisnya bisa seperti ini:
1. Fakta-Fakta Kunci dari APBD Jabar 2026
1. Anggaran Disepakati
Meskipun kamu menyebut Rp 30,115 triliun, sejumlah sumber menyatakan bahwa APBD final untuk 2026 disepakati sekitar Rp 28,4 triliun.
2. Prioritas Belanja
Pendidikan: dialokasikan ~Rp 6,30 triliun (± 22,1% dari total anggaran) dalam RKUA-PPAS. Infrastruktur: Rp 4,01 triliun. Kesehatan: Rp 1,63 triliun (± 5,75%).
Belanja pegawai dan fixed cost: cukup besar, sekitar Rp 8,36 triliun (± 29,36% dari total)
Ada juga anggaran untuk belanja transfer / hibah: Rp 6,23 triliun.
Belanja modal direncanakan Rp 2,90 triliun.
Ada pula surplus dirancang sekitar Rp 285,99 miliar.
3. Efisiensi Internal
[cut]
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan pemangkasan anggaran operasional birokrasi (seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan penggunaan listrik/air) dan menerapkan WFH sebagian sebagai bagian 'puasa internal'.
4. Fokus Pembangunan Manusia
Menurut DPRD, meskipun anggaran dipangkas, program prioritas diarahkan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, daya beli, dan infrastruktur.
5. Efisiensi & Relokasi Anggaran
Ada upaya efisiensi besar-besaran, dan sebagian dana dialihkan ke program prioritas.
6. Tantangan keuangan
Penurunan dana transfer pusat ke Jawa Barat menjadi salah satu faktor mengerem anggaran.
2. Analisis Keberpihakan Anggaran
Berdasarkan fakta-fakta di atas, berikut analisis apakah APBD 2026 bisa dikatakan 'berpihak pada rakyat':
Argumen yang mendukung keberpihakan: Alokasi pendidikan sangat signifikan (6,3 triliun), menunjukkan prioritas pada pengembangan sumber daya manusia.
Investasi di infrastruktur juga cukup besar, yang bisa berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat (transportasi, jalan, fasilitas publik).
Meski APBD menyusut, Pemprov memilih memotong anggaran operasional birokrasi dan bukan memotong sepenuhnya belanja publik prioritas. Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari 'memelihara mesin pemerintahan' ke 'layanan masyarakat'.
[cut]
Belanja untuk kesehatan (Rp 1,63 triliun) hadir sebagai pos penting, meskipun proporsinya relatif lebih kecil dibanding pendidikan dan pegawai.
Rencana surplus (~Rp 285 miliar) bisa jadi indikator pengelolaan keuangan yang cukup hati-hati, tidak sekadar menggelembungkan belanja besar tanpa cadangan.
Tantangan atau potensi kritik: Pos belanja pegawai sangat besar (8,36 triliun): hampir 29% anggaran. Ini bisa dilihat sebagai beban birokrasi yang masih tinggi, dan menimbulkan pertanyaan: seberapa efisien struktur pemerintahan dan apakah terlalu banyak anggaran yang 'tertahan' di birokrasi dibanding langsung ke rakyat.
'Efisiensi internal' bagus, tetapi efektivitas pemangkasan (misalnya dari perjalanan dinas, alat tulis, WFH) hanya menyasar aspek operasional; belum jelas apakah ada reformasi struktural yang lebih dalam.
Alokasi hibah / bagi hasil sebesar 6,23 triliun: besar sekali, tetapi perlu dilihat detailnya, hibah apa, untuk siapa, dan seberapa efektif menanggulangi ketimpangan.
Kesehatan walaupun dialokasikan, porsinya relatif kecil: hanya ~5,75%. Bila kebutuhan kesehatan masyarakat atau pelayanan publik dasar sangat mendesak, alokasi ini bisa dianggap kurang.
3. Apakah Sudah Mewakili Keberpihakan Rakyat?
Secara umum, ya. Ada bukti kuat bahwa APBD Jawa Barat 2026 mengarah pada keberpihakan publik, terutama melalui: porsi besar untuk pendidikan (human development), investasi infrastruktur, upaya efisiensi birokrasi agar lebih banyak dana 'dipakai untuk rakyat', dan fokus pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan IPM.
Namun, bukan berarti tidak ada masalah. Besarnya belanja pegawai menunjukkan bahwa beban birokrasi masih signifikan, dan efektivitas alokasi hibah / transfer harus diawasi agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Juga, proporsi untuk kesehatan bisa menjadi area yang perlu diperkuat di masa depan jika ingin memperkuat keberpihakan sosial dalam pelayanan dasar.(*)
