 |
| Ketua Banggar DPRD Depok Ade Supriyatna |
inijabar.com, Depok – Pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2026 bersama DPRD Kota Depok dan Pemerintah Kota Depok yang digelar estafet kini telah rampung pada Jumat (7/11/2025).
Sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2026 satu-persatu telah dibahas salah satu yang terpenting yakni bidang kesehatan kaitan dengan program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna menyatakan program Universal Health Coverage (UHC) untuk tahun 2026 mendatang tetap dilanjutkan. Namun akan dilakukan penyesuaian skema dengan menggunakan sistem ‘Cut Off’.
“Jadi nanti menjadi double skema. Karena UHC nya akan menggunakan sistem cut off tidak bisa langsung aktif, ini juga kan terkait regulasi BPJS,” ujar Ade Supriyatna usai pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2026, di Kantor DPRD Kota Depok, Jumat (7/11/2025).
Dikatakan Ade pihaknya mengambil langkah pilihan UHC dengan penerapan sistem ‘cut off’, agar nantinya warga Depok yang kurang mampu dan tak memiliki BPJS tetap bisa diusulkan melalui proses verifikasi dan validasi.
“Cuma nanti tetap ada proses validasi dahulu, verval di lapangan dan memang aktifnya baru 14 hari. Tapi ketika ada kondisi emergency di situ ada bansos kesehatan turun,” kata Ade.
Ade juga menegaskan sementara bagi warga yang tidak layak masuk kategori penerima manfaat UHC atau bukan warga kurang mampu. Maka pada 2026 mendatang Pemerintah Kota Depok tidak akan bisa mengcovernya karena tidak masuk dalam Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) Desil satu sampai lima.
“Jadi istilahnya kalau dia tidak layak bukan warga miskin, bukan dalam DTSN tidak dalam desil 1 sampai 5 maka tidak akan bisa tercover,” tegas Ade.
Ade berharap program layanan kesehatan UHC Depok 2026 bisa kembali mendapatkan dukungan tambahan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga dapat mengefisiensi APBD Kota Depok 2026 untuk program prioritas lainnya.
“Tadinya provinsi ikut support gitu ya, bahkan ada kewajiban provinsi untuk UHC yang sampai sekarang. Belum yang tahun ini masih ada tunggakan, akhirnya tidak tertunaikan sampai sekarang. Jadi nanti nol kontribusi dari provinsi untuk dukungan UHC,” tandasnya. (Risky)
