 |
| Ketua RW 09 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Budi Purnomo |
inijabar.com, Kota Bekasi- Ketua RW 09 Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu, Budi Purmomo mengaku telah menggunakan anggaran Rp100 juta untuk keperluan administrasi, kesehatan, hingga pengelolaan bank sampah.
“Penggunaan awal memang difokuskan untuk keperluan kantor. Seluruh unsur kelembagaan terakomodasi, mulai dari RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, hingga Jumantik,” ucap Budi Purmomo. Sabtu (13/12/2025)
Budi menjelaskan, kebutuhan pengarsipan menjadi salah satu prioritas karena arsip lama banyak yang sudah lapuk dimakan usia. Untuk itu, RW 09 membeli lemari arsip berbahan besi atau logam agar lebih awet dan tahan lama, jelasnya.
Di bidang keamanan lingkungan, RW 09 mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta handy talky (HT) sebagai sarana komunikasi antarpetugas dan pengurus lingkungan, katanya.
“APAR dan HT ditempatkan di masing-masing RT serta di titik-titik strategis. Satu unit juga ditempatkan di pos satpam, dan petugas melakukan pemantauan secara bergantian,” jelasnya.
Untuk mendukung patroli keamanan lingkungan, RW 09 juga menyediakan sepeda listrik bagi petugas satpam yang bertugas melakukan pemantauan wilayah RW 09 Bojong Rawalumbu.
Selain untuk patroli, kata dia, sepeda listrik tersebut juga dimanfaatkan dalam operasional bank sampah, khususnya untuk membantu pengangkutan sampah dalam jumlah besar dari warga, jelasnya.
“Warga bisa menyetorkan sampah secara langsung. Namun jika volumenya besar, pengangkutan dibantu menggunakan sepeda listrik,” katanya.
Selain itu, kata Budi, bidang kesehatan dan kebugaran warga, RW 09 juga mengalokasikan anggaran untuk pengadaan fasilitas tenis meja sebagai sarana olahraga bersama.
“Hampir seluruh unsur kewilayahan mendapatkan manfaat. Alhamdulillah distribusinya merata,” ujarnya.
Terkait pengawasan dan akuntabilitas, Budi menyatakan, seluruh proses belanja dan penggunaan anggaran telah melalui tahapan verifikasi sesuai ketentuan. Proses belanja diselesaikan pada 28 November, kemudian dilakukan verifikasi oleh pihak kelurahan pada 29 November,
“Verifikasi dilakukan oleh empat orang tim dari kelurahan dan didampingi satu petugas pamur. Pemeriksaan dilakukan secara detail, mulai dari kelengkapan administrasi hingga kesesuaian barang,” terangnya.
Setelah proses verifikasi, pihaknya akan menyusun dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada 4 Desember, atau satu hari sebelum batas akhir pelaporan pada 15 Desember. Ia menegaskan, revisi yang sempat dilakukan bersifat administratif dan tidak memengaruhi nilai belanja.
“Revisi hanya bersifat teknis, tidak mengurangi maupun mengubah nilai pembelanjaan,” jelasnya.
Budi menambahkan, keterbatasan waktu pelaksanaan membuat rencana pembangunan fisik seperti pengecoran jalan dan saluran lingkungan belum dapat direalisasikan pada tahap ini. Namun, pihaknya berharap program tersebut dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Kami berharap ke depan realisasi dana ini tetap berkelanjutan dan disertai pengawasan yang ketat agar pemanfaatannya benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.(firman)
