 |
| Rakercab DPC Partai Demokrat Kota Depok |
inijabar.com, Depok – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Depok berencana akan membuka Rumah Aspirasi sekaligus layanan konsultasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) gratis bagi masyarakat pada awal tahun 2026 mendatang.
Hal itu disampaikan usai digelarnya Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC Partai Demokrat Kota Depok 2025 yang dihadiri pengurus, petinggi partai dan Wakil Wali Kota Depok, di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Sabtu (13/12/2025).
“Jadi agenda Rakercab hari ini, kita membahas rencana program-program kerja untuk tahun mendatang sekaligus konsolidasi yang kebetulan juga dihadiri petinggi partai. Dari Sekjen DPP, Ketua DPD Jawa Barat dan seluruh pengurus DPC,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).
Edi juga menyatakan, Rakercab ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Sekaligus juga menjadi momentum menentukan arah program strategis yang akan dijalankan pengurus dari tingkatan DPAC hingga anak ranting.
“Tadi saya juga sudah berdiskusi dengan pengurus DPC, bahwa pada 2026 akan menjadikan kantor DPC Demokrat Depok sebagai Rumah Aspirasi. Kemudian juga kami akan membuka kantor LBH, jadi nanti kita akan menyiapkan lima orang Lawyer profesional yang memang berangkat dari internal partai,” kata Edi.
Sementara untuk sosialisasinya, Edi Sitorus menjelaskan, LBH tersebut nantinya akan disampaikan ke masyarakat melalui kegiatan masa Reses anggota DPRD Kota Depok 2026 di seluruh daerah pemilihan.
“Januari 2026 sudah kita mulai nanti, dari masa reses pertama kita sudah mulai dan nanti kita akan minta jadwal dari masing-masing dewan kapan. Supaya dari lima orang Lawyer kita ini tidak bersamaan waktunya, bisa kita sebar di masing-masing wilayah Dapil” jelas Edi.
Edi mengatakan, Partai Demokrat berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kaitan dengan aspirasi dan akses perlindungan hukum. Kata dia, mengingat semakin tingginya tingkat iklim demokrasi namun masih banyak yang belum memahami mengenai permasalahan hukum.
“Apalagi kalau ditambah semakin meningkatnya antusiasme demokrasi, pasti tingkat kepedulian orang terhadap hukumnya itu juga lebih tinggi, tapi banyak orang yang tidak tahu. Nah di sini kita juga perlu membantu khususnya memang bagi masyarakat yang ekonominya terbatas, kita akan bantu,”ujar Edi.
“Karena konsultasinya gratis, kemungkinan perkaranya juga kita lihat nanti, kita akan diskusikan lagi perkaranya. Kalau memang bisa kita bantu ya kita bantu, jadi tak hanya di tingkat kota saja tapi menyeluruh, LBH ini menyeluruh dan mereka (Lawyer) sudah siap untuk menerima konsultasi gratis,” tambahnya.
Selain itu, Edi menyampaikan adapun beberapa rencana program kerja yang menjadi fokus utamanya adalah mengenai persiapan target peningkatan kursi legislatif partai. Seperti persiapan rekrutmen saksi pemilu, kemudian pembenahan serta evaluasi terhadap pengurus di seluruh Kecamatan.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP Partai Demokrat, E. Herman Khaeron berpesan bahwa Rakercab digelar tidak hanya sekadar seremonial. Melainkan dapat menjadikan momentum ini sebagai memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus mewujudkan peran kontribusi untuk rakyat.
“Rakercab ini kan diwajibkan dua tahun sekali, oleh karenanya ini momentum yang tepat untuk merespon terhadap harapan dan aspirasi yang diinginkan masyarakat. Bahwa partai-partai memiliki kontribusi besar terhadap berbagai problematika sosial,” ujar Herman Khaeron Sekjen DPP Partai Demokrat usai membuka Rakercab DPC Demokrat Kota Depok, Sabtu (13/12/2025).
Oleh karenanya, orang berpengaruh kedua di Partai Demokrat itu menegaskan pelaksanaan Rakercab tidak hanya digelar sekadar seremonial. Sehingga dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan penguatan kontribusi partai terhadap masyarakat melalui program.
“Termasuk tadi ada instruksi untuk membuka Rumah Aspirasi di Kantor DPC Demokrat Depok. Ya itu tadi agenda utamanya adalah membuka Rumah Aspirasi untuk menampung aspirasi dan kolaborasi. Kalau bisa diselesaikan di Pemerintah Kota ya silakan di selesaikan, kan ada anggota DPRD juga bisa berkoordinasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” kata Herman.
Herman Khaeron menyampaikan bahwa dengan kelengkapan struktur dan sumber daya manusia yang ada mulai dari DPC, DPD, hingga DPP. Partai Demokrat optimis mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan problematika sosial melalui ruang dialog.
“Kalau tidak cukup mampu menyelesaikannya di tingkat DPC bisa dengan DPD, kalau DPD belum bisa juga, dengan DPP. DPP selalu membuka pintu untuk siapapun berkoordinasi dan berkolaborasi sebagai problem solver mengatasi problematika sosial yang bisa diselesaikan bersama-sama. Jadi instruksinya bagaimana memperkuat sistem itu, sehingga diharapkan betul-betul lebih matang lagi,” tandasnya. (Risky)
