Ketua DPRD Jabar Direstui KDM Pimpin PSSI Jabar, Intervensi Politik di Sepakbola Jabar?

Redaktur author photo
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa

inijabar.com, Karawang- Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa mendapat restu dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadi Ketua Asprov PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Jawa Barat 2025.

Buky Wibawa sendiri pernah mengaku punya latar sebagai penggemar sepak bola dan sempat terlibat dalam pengelolaan klub. 

Program yang ia usung, memperkuat pembinaan dari akar rumput mulai dari desa/kecamatan; memetakan potensi talent; dan membangun ekosistem sepak bola yang merata, tidak hanya berfokus ke satu klub besar seperti di Bandung. 

Satu sisi jika Buky ketua PSSI Jabar, bisa jadi jembatan antara pemerintah provinsi dengan dunia sepak bola, daya tawarnya kuat mengingat posisinya di DPRD, yang memudahkan pengesahan anggaran, regulasi, dan kolaborasi.

Hanya saja, latar belakang Buky sebagai politisi sangat resistensi jika bicara profesionalisme. Mirip dengan ketua Umum PSSI Erik Tohir meski bukan berlatar belakang dari kader partai politik. Namun manuver Erik Tohir sangat kental nuansa politis dalam beberapa kebijakannya di PSSI.

Karena kariernya utama Buky sebagai politisi, ada risiko bahwa jabatan di PSSI Jabar bisa jadi instrumen politik bukan semata demi olahraga. Bisa muncul kecurigaan 'intervensi politik' terhadap keputusan di PSSI Jabar.

Meskipun ia punya deklarasi peduli pembinaan, belum ada rekam jejak konkret di PSSI atau organisasi sepak bola besar, jadi idealisme bisa sulit diuji di praktik nyata.

Bisa terjadi resistensi dari internal PSSI/klub jika dianggap 'wakil pemerintah', terutama dalam hal independensi olah raga dan keputusan–keputusan teknis.

Plus minus Buky sebagai Ketua PSSI dari perspektif jangka panjang sepak bola Jabar. Jika pemilik suara berharap pembaruan struktural, perluasan akses lapangan, dan distribusi pemerataan ke seluruh Jabar nama kandidat Buky Wibawa termasuk Walikota Bandung Muhammad Farhan bisa memberi harapan, dengan catatan harus ada kontrol agar politisasi tidak berlebihan.(*).

Share:
Komentar

Berita Terkini