inijabar.com, Bogor – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus), Yusfitriadi, menyoroti tajam lemahnya supremasi hukum terhadap penanganan deforestasi di wilayah Jawa Barat.
Hal itu diungkapkan Yusfitriadi, usai menjadi salah satu pembicara pada acara Diskusi Media Tamansari Melawan yang mengangkat tajuk “Fenomena Deforestasi di Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025).
Dalam hal itu, Yusfitriadi menilai bahwa terjadinya alih fungsi lahan yang begitu masif, karena tidak adanya ketegasan dari pihak Perhutani. Sehingga dikhawarirkan akan mengancam keselamatan ekologis.
Lebih lanjut menurutnya, persoalan data menjadi salah satu pemicu lemahnya penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Karena masih ditemukannya tumpang tindih data kepemilikan dan luas lahan hutan antar instansi pemerintah. Perhutani dan Pemerintah Daerah tidak memiliki basis data yang terintegrasi, sehingga penanganan terhadap tambang ilegal maupun pembalakan liar menjadi tidak efektif.
"Penting bagi Perhutani, pertama memiliki data yang komprehensif. Karena apa? Sekarang, kalau baca literasi ya, datanya beda-beda semua. Saya baca data dari BPS luas hutan sekian di Bogor, di DLH, luas hutan sekian, beda. Di Perhutani di luas hutan sekian, Dinas Pertanian luas hutan sekian, ini yang benar yang mana," ujar Yusfitriadi kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
Dia juga mempertanyakan peran aktif Perhutani dalam melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di atas lahan tanah negara. Kata dia, selama ini aparat penegak hukum dinilai cenderung pasif dan hanya menunggu laporan, sementara kerusakan terus terjadi di depan mata.
"Pertama adalah, saya pikir Perhutani itu, hari ini kelihatan tidak memiliki ketegasan supremasi hukum. Ya kan apa yang tambang-tambang ilegal, kan tanah Perhutani itu kan? Terus apa sekarang langkah Perhutani? Tidak ada," kata Yusfutriadi.
Lebih lanjut Pria yang berprofesi juga sebagai Akademisi itu mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kerusakan hutan dan tambang ilegal dikhawatirkan akan berujung pada bencana ekologis yang tidak terelakkan. Maka dari itu, dia mendesak adanya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan investigasi serta investarisir menyeluruh terhadap izin-izin pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.
"Maka sekarang saya pikir menarik, jika kemudian ada investarisasi, investigasi. Sehingga yang berpotensi mengakibatkan bencana ekologis kayak gitu, bencana ekologis dibuat oleh manusia itu kemudian segera diantisipasi apa bentuknya. Dicabut izinnya kah, dipindahkan kah? Relokasi kah? Agar memang kita jangan sampai baru engeh ketika bencana sudah terjadi," tegasnya.
Melalui desakan tersebut, Lembaga Studi Vinus berharap ada sinkronisasi data antar instansi dan penguatan Gakkum (Penegakan Hukum) yang lebih aktif tanpa harus menunggu laporan, demi menjaga kelestarian alam Jawa Barat bagi generasi mendatang.
Yusfitriadi memperingatkan bahwa jika langkah antisipasi tersebut tidak segera dilakukan melalui verifikasi izin dan restorasi lahan. Maka Jawa Barat tinggal menunggu waktu untuk mengalami bencana besar seperti yang terjadi di Sumatera.
Dia juga menyinggung fenomena tambang ilegal yang seharusnya bisa diatasi dengan solusi kelola dengan pola 'Bapak Asuh' agar ada pihak yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan reklamasi pasca tambang.
Selain itu Yusfitriadi juga menanggapi terkait regulasi di sektor properti. Dia menyayangkan hilangnya lahan hijau akibat pembangunan beton yang tidak terkendali. Oleh karenanya, pihaknya mendesak adanya investigasi terhadap investasi yang berpotensi merusak lingkungan sebelum bencana terjadi.
"Jangan sampai kemudian, kita membiarkan budaya bodoh kita, ketika sudah terjadi, baru sibuk. Cabut tambang ini, cabut ijin ini. Mereka sudah beroperasi puluhan tahun, sudah untungnya, sudah banyak. Mau dicabut sekarang, juga bodoh amat. Mereka sudah rusak," pungkas Yusfitriadi. (Risky)
