 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bandung – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada awal tahun anggaran 2026 dinilai tidak dalam keadaan ideal. Evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan APBD Jawa Barat 2026 berpotensi mengalami defisit hingga Rp 4,3 triliun.
Fakta tersebut diungkap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan dikutip melalui laman resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar.
Defisit tersebut muncul di tengah kewajiban pembayaran yang sudah menunggu sejak Januari. Pemprov Jabar harus menyelesaikan pembayaran pekerjaan kepada penyedia jasa atau kontraktor yang telah menyelesaikan proyek tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp 621 miliar.
Selain itu, terdapat kewajiban pembayaran dana kompensasi bagi 15.293 kepala keluarga terdampak penutupan tambang di wilayah Bogor dengan nilai Rp 45,879 miliar, serta sejumlah kewajiban belanja lainnya.
Situasi ini menempatkan APBD Jabar 2026 pada posisi tertekan bahkan sebelum program-program baru dijalankan.
Tekanan Awal Tahun dan Ruang Fiskal Menyempit
Pengamat fiskal daerah Hasan Ibnu Majid,SE, mengatakan, beban pembayaran awal tahun mencerminkan masalah klasik pengelolaan anggaran daerah, yakni penumpukan kewajiban tahun sebelumnya yang dibebankan ke anggaran berjalan.
Kondisi tersebut, kata dia, secara otomatis mempersempit ruang fiskal gubernur untuk merealisasikan janji-janji program prioritas.
“APBD seolah hanya menjadi alat bayar utang lama, bukan instrumen pembangunan,” ujar Hasan.Jumat (23/1/2026).
[cut]
 |
| Ilustrasi |
Dia menyatakan, dalam konteks politik anggaran, defisit ini menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Dedi Mulyadi.
"Pilihan-pilihan fiskal yang diambil bukan hanya bersifat teknokratis, tetapi sarat konsekuensi politik, baik di internal birokrasi maupun relasi dengan DPRD Jawa Barat,"ungkapnya.
Rasionalisasi Belanja Tak Terhindarkan
Hasan juga mengatakan, Pemprov Jabar diperkirakan akan menempuh langkah rasionalisasi dan refocusing belanja.
Pos belanja yang selama ini dianggap “aman secara politik” seperti perjalanan dinas, rapat, kajian, hingga hibah non-prioritas berpotensi dipangkas.
Namun, pemangkasan belanja juga menyimpan risiko resistensi dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh alokasi anggaran tersebut.
"Di sinilah politik anggaran bekerja: efisiensi sering kali berhadapan langsung dengan kepentingan,"kata Hasan.
Optimalisasi PAD dan Bayang-bayang Tekanan Publik
Selain belanja, kata Hasan, Pemprov Jabar mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi ini lebih diarahkan pada intensifikasi dan penagihan tunggakan pajak, bukan kenaikan tarif.
Meski demikian, menurut dia, tekanan publik tetap mengintai, terutama jika langkah penagihan dianggap membebani masyarakat dan dunia usaha di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Pinjaman Daerah, Opsi Sensitif Secara Politik
Gubernur Dedi Mulyadi sendiri, menyebut pinjaman daerah sebagai opsi terakhir untuk menutup defisit.
[cut]
 |
| Ilustrasi |
Pilihan ini dinilai paling sensitif secara politik karena berpotensi menambah beban APBD di tahun-tahun mendatang serta membuka ruang kritik soal keberlanjutan fiskal.
Pinjaman daerah juga berisiko memicu perdebatan di DPRD, terutama jika publik menilai defisit terjadi akibat perencanaan anggaran yang tidak realistis sejak awal.
Defisit Bukan Sekadar Angka
Defisit Rp 4,3 triliun pada APBD Jabar 2026 tidak semata persoalan matematis, tetapi cerminan problem struktural pengelolaan keuangan daerah: perencanaan optimistis, belanja yang membengkak, serta ketergantungan tinggi pada pendapatan pajak.
Jika penanganannya hanya bersifat tambal sulam, defisit berpotensi menjadi persoalan berulang yang terus membayangi APBD Jawa Barat.
Tahun 2026 pun menjadi momentum pembuktian apakah politik anggaran Pemprov Jabar berpihak pada disiplin fiskal atau sekadar menunda masalah ke tahun berikutnya.(*)
