 |
| Anggota Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, saat menghadiri kaderisasi GMNI Kota Dan Kabupaten Bekasi. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan dalam melakukan pengawasan pemilu dan mengawal kinerja pemerintah, dibutuhkan sebagai pilar penting dalam merawat demokrasi di tingkat lokal.
Salah satu alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Jhonny Sitorus, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan kaderisasi aktivis GMNI Kota dan Kabupaten Bekasi pada Minggu (18/1/2025).
Kegiatan yang dihadiri Ketua DPC GMNI Kota Bekasi, Fajar Febriandi, dan Ketua DPP GMNI, Cristian Manurung itu menjadi momentum penguatan kapasitas mahasiswa, dalam menjalankan peran sebagai pengawas publik.
Jhonny yang juga sebagai Anggota Bawaslu Kota Bekasi itu menekankan, mahasiswa perlu memanfaatkan media sosial sebagai saluran efektif menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
Menurutnya, seluruh pemerintah di 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi, telah menggunakan Instagram untuk mempublikasikan kinerja mereka.
"Platform Instagram salah satu yang efektif, karena kini telah digunakan seluruh pemerintah kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi, sehingga dapat menjadi saluran efektif untuk menyampaikan aspirasi," ujar Jhonny, Senin (19/1/2026).
Ia menyarankan, jika pengaduan tidak mendapat respons dari tingkat kecamatan atau kelurahan, mahasiswa dapat langsung mengirim pesan ke akun Instagram pimpinan daerah.
"Cara itu kan bagian dari upaya merawat demokrasi," tegasnya.
Lebih lanjut, Jhonny mengaitkan fungsi pengawasan tersebut dengan kondisi aktual yang sedang dihadapi masyarakat Bekasi. Di tengah cuaca ekstrem yang memicu banjir dan berbagai bencana, peran mahasiswa sebagai agen perubahan semakin dibutuhkan untuk memastikan pemerintah responsif dalam penanganan darurat.
"Di tengah cuaca yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, silakan mahasiswa melaporkan ke pemerintah apabila menemui banjir yang belum tertangani, pohon tumbang, jalan rusak, saluran drainase macet, dan penanganan korban bencana," papar Jhonny.
Menurutnya, pelaporan kondisi bencana di lapangan yang menjadi kegelisahan masyarakat merupakan bentuk konkret dari fungsi pengawasan publik yang harus dijalankan mahasiswa.
"Langkah tersebut sekaligus menjadi ujian, bagi responsivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melayani warganya," pungkasnya.
Inisiatif Bawaslu itu menunjukkan perluasan makna pengawasan, dari konteks elektoral ke pengawasan kinerja pemerintah secara menyeluruh, dengan menempatkan mahasiswa sebagai aktor kunci perubahan sosial. (Pandu)
