 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
inijabar.com, Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh jajaran pemerintah desa di Jawa Barat tidak melakukan tindakan intimidatif terhadap warga yang menyampaikan kritik melalui media sosial.
Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya dugaan intimidasi terhadap warga pengkritik kebijakan desa yang terjadi di Cisewu Kabupaten Garut saat mengkritik jalan rusak.
Dedi menegaskan, kritik yang disampaikan masyarakat, termasuk lewat platform digital, merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Menurutnya, aparat pemerintahan desa seharusnya bersikap terbuka dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan justru merespons dengan tekanan atau ancaman.
“Jangan pernah ada intimidasi kepada warga hanya karena menyampaikan pendapat di media sosial. Kritik itu bagian dari demokrasi dan menjadi cermin bagi pemerintah untuk memperbaiki diri,” kata Dedi dalam keterangannya, Minggu (4/1/2025).
Ia mengingatkan bahwa jajaran pemerintah desa, RW dan RT adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa yang bisa membungkam suara warganya. Dedi juga menekankan bahwa penggunaan kewenangan secara berlebihan, apalagi untuk menekan warga, berpotensi melanggar hukum dan merusak kepercayaan publik.
Dedi meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara dialogis dan mengedepankan pendekatan persuasif. Ia juga meminta inspektorat daerah dan aparat terkait untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah desa agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jika ada kritik, dengarkan. Kalau ada yang keliru, luruskan dengan data dan penjelasan, bukan dengan cara menakut-nakuti,” ujarnya.
Di era yang sangat terbuka ini, pemerintah harus mau menerima keritik atau curhatan warga nya terkait jalan rusak, drainase, atau pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik lainnya.
Dedi berharap, iklim demokrasi di tingkat desa dapat berjalan sehat, di mana masyarakat bebas menyampaikan aspirasi dan pemerintah desa mampu merespons secara bijak dan profesional.(*)
