inijabar.com, Kota Bogor- Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Rifki Alaydrus mengatakan, pendapatan daerah dari sektor parkir belum tergarap secara optimal padahal punya potensi besar.
Dia juga mengingatkan, peningkatan fiskal daerah dan menekan kebocoran penerimaan sebagai bentuk penguatan reformasi pengelolaan PAD (pendapatan asli daerah).
Peningkatan PAD, kata Ahmad Rifki, tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dibarengi dengan pembenahan sistem pemungutan serta pengawasan yang lebih kuat dan terintegrasi
"PAD Kota Bogor masih memiliki ruang peningkatan yang besar. Kuncinya ada pada perbaikan sistem, penutupan kebocoran, dan keberanian melakukan reformasi di sektor-sektor strategis seperti parkir,” ungkapnya saat menggelar rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Bapperida Kota Bogor, Dinas Perhubungan Kota Bogor, dan Perumda Trans Pakuan pada Rabu (14/1/2026).
Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Benninu Argubie, menyatakan, target PAD harus disusun berbasis data aktual bukan pada data historis.
Untuk itu, kata dia, pentingnya penataan ulang target PAD agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
"Ini penting agar potensi yang ada benar-benar bisa dimaksimalkan,” ucapnya.
Komisi II DPRD Kota Bogor merekomendasikan percepatan digitalisasi pemungutan PAD, penerapan sistem parkir non-tunai, serta peningkatan intensifikasi pelayanan kepada wajib pajak guna mendorong kepatuhan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.(*)
