 |
| KDM saat membuat vlog dengan latarbelakang siswa yang mengikuti pendidikan di barak militer |
inijabar.com, Kota Bandung - Sejumlah kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) dinilai lebih kental bermuatan politik pencitraan ketimbang solusi struktural jangka panjang.
Penilaian itu disampaikan pengamat kebijakan publik Dudi Supriadi SPd menanggapi maraknya program dan wacana Gubernur Jabar yang dinilai fenomenal dan sangat 'wow' namun tidak berkelanjutan.
Dudi menilai, pola kebijakan yang diambil Dedi Mulyadi cenderung mengedepankan aspek simbolik dan visual yang kuat di ruang publik, seperti pendidikan anak bermasalah melalui barak militer, wacana jam malam bagi pelajar, hingga dukungan terhadap bahan bakar alternatif Baby Boss yang kini tak jelas kelanjutannya.
“Kebijakan-kebijakan ini sangat komunikatif secara politik dan 'wow', serta mudah dipahami publik, dan cepat viral. Namun secara kebijakan publik, banyak yang belum menunjukkan dampak sistemik dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, program pembinaan anak bermasalah di barak militer lebih mencerminkan pendekatan dramatik ketimbang penyelesaian akar persoalan pendidikan dan sosial.
Sementara wacana jam malam pelajar dinilai sebagai respons instan yang kuat secara narasi ketertiban, namun lemah dalam aspek pencegahan dan pembinaan jangka panjang.
Pengamat juga menyoroti kembali munculnya rencana pembangunan jalur kereta api Garut–Cikajang yang dinilai lebih sebagai pengulangan wacana lama.
Proyek tersebut disebut kerap dimunculkan sebagai simbol keberpihakan pada daerah selatan Jawa Barat, tetapi minim kejelasan soal studi kelayakan, prioritas anggaran, dan tahapan realisasi.
“Ini contoh klasik kebijakan simbolik. Isunya besar, tetapi eksekusinya tidak pernah benar-benar masuk ke fase konkret,” katanya.
Hal serupa terjadi pada dukungan Pemprov Jawa Barat terhadap bahan bakar alternatif Baby Boss yang sempat dipromosikan sebagai terobosan energi. Namun hingga kini, program tersebut tidak memiliki kejelasan arah, regulasi, maupun keberlanjutan.
Di sektor pendidikan, pengamat menilai wacana penggantian biaya ijazah bagi lulusan sekolah swasta juga berpotensi menjadi kebijakan populis jika tidak disertai perhitungan fiskal yang matang.
Dudi mengingatkan, tanpa basis data dan skema pendanaan yang jelas, kebijakan tersebut justru berisiko menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pendidikan.
Lebih jauh, Dudi menilai sektor pendidikan Jawa Barat masih tertinggal dibanding sejumlah provinsi lain, meski memiliki banyak perguruan tinggi unggulan. Ketimpangan mutu pendidikan dasar dan menengah dinilai belum menjadi fokus utama kebijakan.
“Jawa Barat punya banyak kampus besar, tetapi kualitas pendidikan dasarnya masih menghadapi persoalan klasik. Ini paradoks yang seharusnya diselesaikan dengan kebijakan substantif, bukan sekadar program yang menarik secara visual,” ujarnya.
Pengamat menegaskan, pola kebijakan yang terlalu menonjolkan pencitraan berisiko mengaburkan prioritas pembangunan dan melemahkan konsistensi kebijakan.
“Politik pencitraan mungkin efektif secara elektoral, tetapi dalam jangka panjang bisa meninggalkan persoalan struktural yang tidak terselesaikan,” pungkasnya.(*)
