AWAL 2026 menjadi titik krusial bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di luar proyek infrastruktur yang selama ini dominan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mulai menempatkan penataan ruang sebagai agenda strategis. Bukan tanpa alasan.
Banjir berulang di berbagai daerah dari kawasan hulu hingga perkotaan menjadi alarm keras atas degradasi lingkungan yang sudah berlangsung lama dan sistemik.
KDM secara terbuka menyebut akar masalahnya adalah tata ruang yang salah dan tidak konsisten. Pernyataan ini bukan sekadar kritik teknokratis, tetapi juga pengakuan bahwa kebijakan ruang di Jawa Barat selama bertahun-tahun lebih sering tunduk pada kepentingan ekonomi jangka pendek dibanding daya dukung lingkungan.
Secara normatif, Jawa Barat memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun dalam praktik, dokumen ini kerap menjadi formalitas. Alih fungsi lahan—dari kawasan resapan, pertanian, hingga hutan—berjalan masif melalui berbagai celah: revisi peruntukan, izin sektoral, hingga pembiaran.
Di kawasan hulu DAS Citarum, Cimanuk, dan Ciliwung misalnya, ekspansi permukiman, vila, dan perkebunan intensif telah lama menggerus fungsi ekologis. Ketika hujan ekstrem datang, air tak lagi tertahan. Banjir di hilir pun menjadi konsekuensi yang dianggap “bencana alam”, padahal sejatinya bencana kebijakan.
Investigasi berbagai kasus menunjukkan pola yang sama yakni izin terbit lebih cepat daripada kajian lingkungan, pengawasan lemah, dan sanksi administratif nyaris tak menyentuh aktor besar.
Larangan Sawit: Koreksi Ekologis atau Pernyataan Politik?
Dalam konteks inilah sikap tegas KDM melarang pengembangan perkebunan sawit di Jawa Barat menjadi penting. Sawit, yang identik dengan ekspansi lahan luas dan konsumsi air tinggi, dinilai tidak cocok dengan karakter geografis Jabar yang relatif sempit, padat penduduk, dan menjadi penyangga air bagi wilayah sekitarnya.
Larangan ini dapat dibaca sebagai koreksi ekologis atas tren nasional yang selama ini mempromosikan sawit sebagai komoditas unggulan tanpa diferensiasi wilayah. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi ujian konsistensi: apakah larangan sawit akan diikuti penertiban bentuk alih fungsi lahan lain yang sama-sama merusak?
Sebab, degradasi lingkungan Jawa Barat tidak hanya disebabkan oleh sawit. Kawasan industri, perumahan skala besar, tambang galian C, hingga pariwisata berbasis vila di kawasan lindung, memiliki jejak kerusakan yang sama seriusnya.
Revisi Tata Ruang Taruhan Besar Awal 2026
Rencana pembahasan perubahan tata ruang untuk seluruh Jawa Barat mulai Januari 2026 menjadi momentum menentukan. Revisi RTRW bukan sekadar mengganti peta, tetapi menata ulang relasi kuasa antara pemerintah, pelaku usaha, dan lingkungan.
Pertanyaan investigatif yang muncul:
Apakah revisi ini akan benar-benar berbasis daya dukung lingkungan atau kembali kompromistis?
Apakah kawasan lindung akan dipulihkan atau justru dilegalkan kerusakannya lewat perubahan zonasi?
Sejauh mana partisipasi publik dilibatkan, bukan hanya formalitas konsultasi?
Pengalaman sebelumnya menunjukkan, revisi tata ruang seringkali justru menjadi pintu masuk “pemutihan” pelanggaran lama. Jika pola ini terulang, maka agenda KDM berisiko menjadi retorika tanpa dampak substantif.
Keberanian menyebut “tata ruang salah” dan melarang sawit patut diapresiasi. Namun tantangan sesungguhnya ada pada penegakan. Tanpa audit izin lama, penertiban kawasan bermasalah, dan keberanian berhadapan dengan kepentingan besar, degradasi lingkungan akan terus berlangsung dengan wajah baru.
Awal 2026 bukan sekadar awal tahun anggaran, tetapi awal pertaruhan arah Jawa Barat: apakah tetap menjadi wilayah eksploitasi tanpa kendali, atau berani menempatkan tata ruang sebagai fondasi keadilan ekologis dan keselamatan publik.
Jika tata ruang kembali gagal, banjir berikutnya bukan lagi sekadar peristiwa alam, melainkan bukti kelalaian yang disengaja.
Ditulis: Tim Redaksi
