 |
| Banner di depan gedung PPP Kota Bekasi sebelumnya bergambar H Sholihin kini berganti jadi bergambar Plt Ketua DPC PPP Kota Bekasi H Nawal bersama Plt Sekretari H.Bambang Supriyadi |
inijabar.com, Kota Bekasi - Pemandangan berbeda terlihat di markas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Selasa (21/4/2026).
Terpantau, atribut visual yang selama ini menampilkan sosok H. Sholihin atau Gus Shol, telah dibersihkan dan diganti dengan wajah pimpinan baru, meski suasana di lokasi tampak lengang tanpa aktivitas berarti.
Banner raksasa yang kini terpampang di bagian depan kantor tersebut, menampilkan wajah Plt Ketua DPC PPP Kota Bekasi, H. Nawal Husni, bersanding dengan H. Bambang Supriyadi sebagai Plt Sekretaris.
Pergantian tersebut menandai berakhirnya era kepemimpinan Gus Shol di jalur formal partai, meski menyisakan polemik mendalam di tingkat akar rumput.
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi kantor yang terlihat 'mati suri'. Pintu-pintu tertutup rapat, dan tidak ada hilir mudik kader, maupun pengurus yang biasanya memadati kantor partai berlambang Ka'bah tersebut.
Sepinya aktivitas itu merupakan dampak langsung, dari mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh 11 Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP se-Kota Bekasi.
Para pimpinan tingkat kecamatan Kota Bekasi tersebut sebelumnya telah menyatakan sikap untuk menarik diri dari aktivitas kepartaian sebagai bentuk protes atas pencopotan Gus Shol yang dianggap sepihak dan melanggar AD/ART.
Polemik di Kota Bekasi ternyata hanyalah puncak gunung es dari kemelut yang melanda internal PPP, di tingkat yang lebih tinggi. Informasi yang dihimpun, menunjukkan adanya ketegangan antara jajaran DPW PPP Jawa Barat dengan DPP terkait mekanisme penunjukan pelaksana tugas di sejumlah daerah.
Di tingkat pusat, PPP juga tengah digoyang isu dualisme kebijakan administrasi. Hal ini diperkuat dengan munculnya SK penunjukan Plt di Bekasi yang kabarnya hanya ditandatangani oleh salah satu Wakil Sekjen, bukan oleh Sekretaris Jenderal secara definitif.
Ketidaksolidan di pucuk pimpinan itu, disinyalir memicu ketidakpastian hukum bagi kepengurusan di tingkat daerah.
Ketua DPW PPP Jawa Barat pun dikabarkan tengah berada di bawah tekanan dari berbagai arus bawah, yang menuntut evaluasi total terhadap cara-cara DPP melakukan bongkar-pasang kepengurusan di wilayah Jawa Barat menjelang persiapan politik 2029.
Secara administratif, PPP Kota Bekasi mungkin telah memiliki wajah baru. Namun, secara organisasi, partai ini terancam lumpuh total. Dengan mundurnya mayoritas PAC, faksi Plt yang baru dipastikan bakal kesulitan melakukan konsolidasi basis massa.
Kondisi kantor DPC yang sunyi tanpa kehidupan, menjadi simbol nyata betapa mesin partai saat ini sedang berhenti beroperasi. Tanpa langkah rekonsiliasi yang serius, PPP Kota Bekasi dikhawatirkan hanya akan menjadi gedung kosong yang kehilangan ruh perjuangan politiknya.
Kini publik menunggu apakah wajah baru di banner tersebut, mampu menghidupkan kembali denyut nadi partai, atau justru mempermanenkan perpecahan yang berujung pada keruntuhan suara partai hijau itu di Kota Patriot pada pemilu mendatang. (Pandu)
