 |
| Kepala Bapenda Kota Bekasi Solikin |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sejumlah warga Kota Bekasi beberapa hari terakhir dibuat resah akibat munculnya data piutang pada tagihan pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan).
Di tengah keluhan warga yang mendadak dibebani piutang yang tak masuk akal, respons dari internal pemerintah justru terkesan lamban bahkan seperti baru tersadar setelah kegaduhan meluas.
Pernyataan Kepala Bapenda Kota Bekasi, Sholikin yang menyebut pihaknya “sedang koreksi” dan “mencari di mana masalahnya” adanya tagihan warga hingga ratusan juta rupiah memunculkan pertanyaan besar, ke mana saja selama ini?
Di saat warga sudah lama mengeluhkan tagihan yang tiba-tiba membengkak, pengakuan soal kemungkinan “human error atau error sistem” terasa seperti respons seorang pejabat yang baru bangun tidur, terkejut oleh masalah yang seharusnya sudah diantisipasi sejak awal.
Sementara itu, sorotan juga mengarah ke Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Pasalnya Tri dinilai belum menunjukkan urgensi penanganan 'piutang PBB gaib'.
Alih-alih fokus menyelesaikan persoalan mendasar seperti pajak daerah, publik justru melihat lebih banyak wacana Tri Adhianto yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan riil warga.
"Pernyataan kepala Bapenda Kota Bekasi yang menyebut human eror atas kasus piutang PBB menunjukan kegagalan dia mengurus pendapatan daerah. Pernyataan dia seolah mau lepas dari tanggung jawab,"ujar Iin (46) warga Grand Galaxy Jakasetia. Senin (20/4/2026).
Senada dikatakan Rohim warga Perumahan BSK (Bumi Satria Kencana) Kayuringin Bekasi Selatan, bahwa Walikota Bekasi Tri Adhianto harus berani memberi sanksi kepada Kepala Bapenda yang gagal memahami permasalahan sehingga tidak bisa melakukan langkah solution buat warga.
"Berani ga walikota Bekasi copot itu kepala Bapenda. Harus profesional meski itu adik iparnya kan,"ungkapnya.
Masalah piutang PBB bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini menyangkut kepercayaan publik. Ketika warga yang merasa rutin membayar pajak tiba-tiba ditagih piutang, maka yang runtuh bukan hanya sistem tetapi juga kredibilitas pemerintah daerah.
Dalam konteks ini, desakan mulai menguat: Wali Kota Bekasi harus berani mengambil langkah tegas. Jika memang terbukti ada kelalaian serius dalam pengelolaan sistem perpajakan, maka pencopotan Kepala Bapenda menjadi konsekuensi logis terlepas dari relasi personal yang ada.
"Kami tidak butuh alasan. Kami butuh solusi. Dan lebih dari itu, kami menunggu keberanian,"tegas Aries (34) warga Jakasetia Bekasi Selatan.(*)
